SAMPIT – Jajaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Senin 18 Mei 2026.
Sidak Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor bersama Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur serta anggota DPRD lainnya, Zainuddin dan Wahito Fajriannoor. Kegiatan itu juga didampingi Mako Ditpolairud, Kapolsek, Koramil dan Camat Mentaya Hilir Selatan.
Akhyannoor mengatakan, pihaknya turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan terkait antrean BBM, dugaan pelangsiran, ambulans yang tidak bisa mengisi BBM hingga keluhan petani sulit mendapatkan BBM
“Kami ingin melihat langsung situasinya karena sebelumnya ada laporan antrean membludak, dugaan pelangsiran hingga keributan antar sopir saat berebut BBM dan ambulans tak bisa antre,” kata Akhyannoor.
Dari hasil sidak tidak ditemukan antrean panjang maupun aktivitas pelangsiran seperti yang sempat dikeluhkan masyarakat. Kondisi SPBU saat didatangi DPRD terlihat aman dan kondusif.
Meski demikian, DPRD tetap menyoroti persoalan dugaan penyalahgunaan barcode pengisian BBM subsidi. Akhyannoor mengaku menerima laporan adanya satu kendaraan yang menggunakan lebih dari satu barcode saat mengisi BBM.
“Kami minta pengawasan barcode diperketat. Ada laporan satu mobil bisa memakai sampai tujuh barcode. Bahkan ada masyarakat yang ingin mengisi BBM tetapi barcode mereka ternyata sudah dipakai orang lain,” ujarnya.
Menurutnya, jika praktik seperti itu benar terjadi maka dapat merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan sanksi bagi pihak SPBU.
“Jangan sampai ada permainan barcode. Kalau sampai melanggar prosedur lalu SPBU kena sanksi atau ditutup, yang susah bukan hanya pemilik SPBU tapi juga masyarakat yang membutuhkan BBM,” tegasnya.
DPRD juga menerima banyak keluhan dari petani terkait sulitnya memperoleh BBM untuk kebutuhan pertanian. Akhyannoor meminta adanya prioritas khusus bagi petani agar program ketahanan pangan tidak terganggu.
“Petani jangan dipersulit mencari BBM. Kotim ini daerah penyangga pangan, termasuk mendukung program ketahanan pangan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau distribusi BBM untuk petani bermasalah, tentu dampaknya besar,” katanya.
Politisi Gerindra ini mengapresiasi adanya kebijakan hari khusus bagi petani untuk mengisi BBM di SPBU Samuda, yang mana juga merupakan usulan yang disampaikan saat Komisi II pertemuan dengan Pertamina.
“Di daerah lain seperti Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau sudah ada perhatian khusus terhadap kebutuhan BBM bagi petani, sementara di Kotim masih dikeluhkan, bahkan petani mengancam demo,” ucapnya.
Akhyannoor juga mengingatkan agar pelayanan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran mendapat perhatian khusus dari petugas SPBU.
“Kalau ada ambulans atau damkar datang mengisi BBM, petugas harus jemput bola dan langsung mengarahkan agar tidak ikut antre panjang, begitu pula guru, PNS, orang tua mengantar anak sekolah bisa diprioritaskan jangan sampai mereka tak kebagian,” tandasnya. (Nardi)
17 Mei 2026
18:16
