SAMPIT – Kondisi Jalan HM Arsyad di Sampit menuju Samuda Kotawaringin Timur (Kotim) yang telah bertahun-tahun mengalami kerusakan terus menjadi sorotan masyarakat.
Aspal di sejumlah titik banyak yang terkelupas dan hingga kini belum terlihat adanya perbaikan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), padahal ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong mengatakan pemerintah provinsi pada dasarnya tetap memprioritaskan penanganan infrastruktur yang mendesak, termasuk jalan rusak yang menjadi tanggung jawab provinsi, namun APBD Kalteng mengalami pengurangan luar biasa mencapai 4,6 triliun rupiah.
“Kami bukan berarti diam. Kita harapkan semoga di tahun-tahun berikutnya bisa tertangani. ” ujarnya, Rabu 20 Mei 2026.
Ia menyebutkan pemerintah provinsi jelas yang pertama pasti memprogramkan hal-hal yang mendesak seperti jalan rusak karena itu menjadi tanggung jawab mereka.
Namun demikian kendala utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan anggaran akibat penurunan pendapatan daerah dalam dua tahun terakhir.
Dampak efisiensi anggaran membuat kemampuan fiskal daerah menurun cukup signifikan.
“Hanya saja yang menjadi persoalan barangkali masalah pendanaan dan anggaran. Karena kita dua tahun berturut-turut ini APBD terdampak efisiensi anggaran dan menurun sangat drastis,” katanya.
Ia menjelaskan, APBD Kalteng pada tahun 2026 turun dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp5,4 triliun atau berkurang sekitar Rp4,6 triliun. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal untuk belanja langsung menjadi sangat terbatas.
“Praktis untuk belanja langsung itu hanya sekitar Rp1,5 triliun lebih sedikit,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Arton, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab menangani ribuan kilometer ruas jalan yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Kalteng.
Dengan keterbatasan anggaran itu, pembagian dana pembangunan infrastruktur menjadi tantangan yang tidak mudah.
“Sementara ruas jalan yang harus ditangani pemerintah provinsi itu beribu-ribu kilometer. Membagikan anggaran yang cuma sekitar Rp1,5 triliun untuk wilayah 13 kabupaten dan satu kota tentu tidak mudah,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Kalteng menegaskan tidak tinggal diam terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di daerah, masyarakat diharapkan bersabar terlebih dahulu.
“Bahasa lainnya paling tidak ada aspalnya meskipun sedikit terkupas masih lebih baik daripada jalan tanah,” pungkasnya (Nardi)
12 Oktober 2026
10:50
