JAKARTA— Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, F. Alimudin Kolatlena, menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026.
Pertemuan ini berfokus pada sinkronisasi program kerja nasional era Presiden Prabowo Subianto sekaligus percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah kepulauan Maluku.
Sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR RI, Kementerian Sosial menyambut baik penyampaian aspirasi yang mencakup kebutuhan mendesak di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Maluku.
Tantangan Logistik dan Konektivitas Wilayah Kepulauan
Dalam diskusi tersebut, Alimudin Kolatlena menggarisbawahi bahwa karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan melahirkan tantangan tersendiri yang memicu tingginya angka kemiskinan.
“Kita sadar Maluku masih menempati persentase penduduk miskin tertinggi secara nasional. Ketimpangan ekonomi, minimnya infrastruktur konektivitas antar-pulau, serta tingginya biaya logistik dan distribusi barang antar-pulau masih menjadi tantangan utama pengentasan kemiskinan,” ujar Alimudin.
Kolatlena menekankan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu instrumen paling krusial untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural di daerah tersebut.
6 Poin Agenda Strategis yang Diusulkan
Pertemuan sore tersebut mengerucut pada enam poin agenda strategis yang dinilai mendesak untuk masyarakat Maluku, mulai dari pemerataan akses pendidikan informal di pulau-pulau terluar melalui program Sekolah Rakyat,
“Penyediaan fasilitas Rumah Singgah juga penting, sebagai tempat transit sosial warga pesisir, hingga program rehabilitasi Hunian yang Layak bagi keluarga prasejahtera,” beber Kolatlena.
Selain itu, dibahas pula penguatan buffer stock logistik bencana demi mengantisipasi kendala transportasi laut saat cuaca buruk, perluasan akses modal UMKM untuk menggerakkan pasar domestik antar-pulau, serta pengawalan administrasi agar tokoh pejuang kemerdekaan asal Maluku, A.M. Sangaji, dapat segera dikukuhkan secara resmi sebagai pahlawan nasional.
Pertemuan sore tersebut mengerucut pada enam poin agenda strategis yang dinilai mendesak untuk masyarakat Maluku, mulai dari pemerataan akses pendidikan informal di pulau-pulau terluar melalui program Sekolah Rakyat,
“Penyediaan fasilitas Rumah Singgah juga penting sebagai tempat transit sosial warga pesisir, hingga program rehabilitasi Hunian yang Layak bagi keluarga prasejahtera,” beber Kolatlena.
Selain itu, dibahas pula penguatan buffer stock logistik bencana demi mengantisipasi kendala transportasi laut saat cuaca buruk, perluasan akses modal UMKM untuk menggerakkan pasar domestik antar-pulau, serta pengawalan administrasi agar tokoh pejuang kemerdekaan asal Maluku, A.M. Sangaji, dapat segera dikukuhkan secara resmi sebagai pahlawan nasional.
Respons Kemensos: Intervensi Berbasis Data Tunggal
Merespons hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), termasuk Maluku, merupakan fokus utama instansinya sesuai instruksi langsung Presiden Prabowo.
“Ini perintah Presiden, program-program ini dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat. Dan memang daerah 3T menjadi konsen utama termasuk Maluku,” kata Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
Untuk memastikan seluruh intervensi program berjalan tepat sasaran, Kementerian Sosial akan mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) yang diwujudkan melalui tiga pilar utama.
Adapun, pilar tersebut mencakup perluasan akses pendidikan melalui implementasi program sekolah rakyat yang adaptif dengan wilayah pesisir, optimalisasi penyerapan Perlindungan Sosial Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih presisi menyasar kantong-kantong kemiskinan.
“Serta program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang skemanya didesain khusus berdasarkan karakteristik dan potensi wilayah kepulauan,” cetus Gus Ipul.
Terkait usulan gelar pahlawan bagi A.M. Sangaji, Gus Ipul menyatakan komitmen penuh kementeriannya.
“Khusus untuk A.M. Sangaji sebagai pahlawan nasional, insya Allah kami dukung maksimal,” tegasnya.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Vito Wattimena, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandi Hasanussy, serta jajaran staf ahli kementerian dan parlemen.
(adista)
