PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, menyambut baik rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang akan merevitalisasi hampir 100 sekolah di wilayah Kalteng pada tahun 2026.
Program revitalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Pada prinsipnya kita mendukung, mau tidak mau dan itu tidak harus 100 (sekolah), tapi harus lebih dari itu,” ujar Sugiyarto, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut Sugiyarto, jika berbicara mengenai revitalisasi pendidikan, cakupannya sangat luas. Mulai dari jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, hingga jenjang SMA, SMK, dan SKH yang menjadi ranah pemerintah provinsi. Ia menilai saat ini masih banyak bangunan sekolah di Kalteng yang membutuhkan perbaikan mendesak karena faktor usia.
“Masih banyak sekolah-sekolah kita yang perlu direvitalisasi. Karena usianya sudah cukup lama, ada yang 30 tahun dan 25 tahun. Kondisinya sangat-sangat miris,” ungkapnya.
Ia berharap, program perbaikan dari pusat ini dapat berjalan secara berkelanjutan agar sekolah-sekolah yang rusak karena termakan usia bisa tertangani seluruhnya secara bertahap. Ketika ditanya mengenai kelengkapan fasilitas penunjang modern, Sugiyarto menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah perbaikan infrastruktur fisik dasar.
“Kalau revitalisasi itu kan masih terbatas pada pembangunan fisik, artinya pembangunan gedung, meja dan kursi. Sementara itu yang selesaikan dulu,” jelasnya.
“Karena banyak (sekolah) umur 25 tahun. Bayangkan sekolah-sekolah yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi pun banyak yang perlu direvitalisasi karena memang usia. Belum (sekolah) yang papan kayu, sekarang harus beton, kan perlu perbaikan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, legislator Fraksi Gerindra ini menekankan pentingnya sinergi anggaran dan program antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar beban perbaikan sekolah ini tidak menjadi kendala tersendiri bagi daerah.
“Harapannya kalau tahun depan 100 (sekolah), tahun depannya lagi 200 dan seterusnya. Sehingga akan berkurang, akhirnya nanti akan selesai pada waktunya,” pungkasnya.
(Syauqi)
