JAKARTA— Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Alimudin Kolatlena, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menyikapi dinamika yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN), Alimudin secara lantang menyuarakan garis tegas, di mana program strategis ini harus bersih dari korupsi dan diprioritaskan bagi wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo
Alimudin memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah berani Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pencopotan terhadap Kepala BGN Dadan Hindayana.
Menurut Kolatlena tindakan Presiden Prabowo tersebut merupakan bukti nyata bahwa Kepala Negara tidak tebang pilih dalam menegakkan kedisiplinan dan memberantas penyelewengan keuangan negara.
“Langkah tegas Presiden ini menunjukkan konsistensi dan komitmen penuh beliau terhadap pemberantasan korupsi. Sebagai anggota Fraksi Gerindra, saya sangat mengapresiasi hal ini sebagai momentum pembenahan total di tubuh BGN dari hulu hingga hilir,” ujar Alimudin, saat dihubungi wartawan Parlemen Senayan, Sabtu 6 Juni 2026.
Kolatlena berharap ketegasan Presiden Prabowo Subianto tersebut mampu memberikan efek jera yang kuat bagi siapa saja yang berniat menyalahgunakan anggaran negara, terutama pada program yang menyangkut hajat hidup generasi masa depan.
MBG sebagai Penggerak Ekonomi Daerah 3T
Lebih lanjut, legislator asal Maluku ini menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang sekaligus mampu menghidupkan roda ekonomi di daerah-daerah.
Menurut Alimudin, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah akan membawa multiplier effect (efek berganda) yang luar biasa bagi ekosistem ekonomi lokal.
“Jaringan operasional ini tidak hanya berfokus pada distribusi pangan, tetapi juga bertindak sebagai jangkar ekonomi baru yang menguntungkan berbagai sektor masyarakat bawah,” imbuh Kolatlena.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini mangaku bagi sektor pertanian dan peternakan, SPPG akan menjadi penyerap utama yang secara konsisten menampung hasil bumi, pasokan daging, serta telur lokal dengan harga yang adil.
Di saat yang sama, lanjut Kolatlena, para nelayan juga mendapatkan jaminan kepastian pasar karena seluruh hasil tangkapan laut mereka akan diserap sebagai sumber protein utama bagi pemenuhan gizi anak-anak.
“Jadi, selain menggerakkan sektor produksi pangan, proyek strategis ini sekaligus membuka lapangan pekerjaan riil yang langsung menyasar masyarakat jaringan bawah, di mana tenaga kerja lokal dapat terserap secara produktif di dalam ekosistem pengelolaan SPPG tersebut,” ujar Alimudin.
Desak Prioritas Khusus untuk Wilayah Maluku
Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya di lapangan, Alimudin mengungkapkan bahwa masyarakat di berbagai wilayah di Maluku merespons program MBG ini dengan sangat positif. Namun, ia tidak memungkiri bahwa sebagian wilayah 3T di sana belum sepenuhnya merasakan dampak program ini secara merata.
Oleh karena itu, Kolatlena menegaskan di tengah momentum pembenahan kelembagaan ini, ia pun meminta Kepala BGN yang baru Nanik Sudaryati Deyang untuk menempatkan daerah 3T sebagai skala prioritas utama.
Mengingat, Kolatlena menilai karakteristik wilayah kepulauan seperti Maluku sangat membutuhkan intervensi gizi negara secara berkala dan tepat sasaran.
“Daerah 3T sangat membutuhkan intervensi ini. Anak-anak di sana membutuhkan gizi yang baik untuk masa depan mereka. MBG adalah program yang paling relevan dan paling cocok untuk karakteristik wilayah 3T,” tegas Kolatlena.
Kawal Ketat Setiap Kunjungan Dapil
Menutup pernyataan resminya, Alimudin mengonfirmasi bahwa seluruh anggota legislatif dari Fraksi Gerindra telah diinstruksikan untuk proaktif memonitor setiap perkembangan proyek strategis nasional ini di dapil masing-masing.
Adapun, seluruh laporan lapangan akan dihimpun secara berkala untuk memastikan pengawasan ketat, evaluasi performa, dan penyerapan aspirasi publik tetap berjalan secara transparan dan disiplin demi menyukseskan visi besar pembangunan nasional.
“Kami selalu memantau perkembangan di lapangan setiap kali turun ke Dapil, dan hasilnya selalu kami laporkan. Dengan kepemimpinan BGN yang baru, kami berharap pengawasan berjalan jauh lebih ketat, evaluasi dilakukan berkala, dan yang paling penting, selalu mendengar masukan langsung dari masyarakat,” pungkas Alimudin Kolatlena.
(Adista)
