JAKARTA— Anggota Komisi DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Alimudin Kolatlena, memberikan atensi penuh terhadap komitmen pemerintah dalam mempercepat perluasan jangkauan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), khusus untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Wilayah 3T, seperti Maluku, Papua, dan NTT, sudah sepatutnya berada di garis depan daftar penerima manfaat,”tutur Kolatlena, Sabtu 20 Juni 2026.
Langkah taktis ini menurut Kolatlena sejalan dengan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) serta jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mematangkan skema penyaluran instan ke kawasan pelosok nusantara.
Selaras dengan Komitmen Pusat, MBG Difokuskan untuk Daerah 3T
Akselerasi program di wilayah perbatasan ini diperkuat oleh komitmen dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi saat menghadiri rapat koordinasi mengenai evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis, kemarin.
Mensesneg mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah memprioritaskan layanan MBG untuk kawasan 3T agar masyarakat di wilayah tersebut dapat segera merasakan dampak nyata program tersebut.
“Tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus, untuk kita segera prioritaskan juga di daerah 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis ini,” ujar Mensesneg.
Langkah strategis yang diambil BGN bersama kementerian terkait bertujuan untuk memastikan anggaran negara yang dialokasikan dalam Program MBG tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kelompok rentan, terutama masyarakat di daerah yang selama ini sulit terjangkau secara geografis maupun ekonomi.
Jangan Ada Hambatan Eksekusi di Lapangan
Menanggapi komitmen besar pemerintah pusat, Alimudin Kolatlena mengapresiasi visi mulia Presiden Prabowo Subianto yang sangat berpihak pada rakyat kecil.
Namun, Kolatlena mengingatkan seluruh kementerian teknis dan lembaga terkait agar menjaga ritme kerja yang seirama agar eksekusi program di daerah tidak menimbulkan masalah baru.
“Visi dan niat tulus Pak Presiden Prabowo sudah sangat luar biasa untuk memuliakan masyarakat miskin ekstrem dan anak-anak kita. Oleh karena itu, penyaluran MBG yang difokuskan kepada masyarakat di daerah 3T ini harus kita kawal ketat. Jangan sampai niat baik ini terkendala oleh masalah teknis di lapangan,” tegas Alimudin.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini juga mengaitkan urgensi MBG dengan kondisi riil di daerah pemilihannya, di mana keterbatasan ekonomi kerap memicu tingginya angka putus sekolah dan masalah gizi pada anak-anak.
Baginya, program MBG dan program Sekolah Rakyat adalah satu kesatuan intervensi negara yang sangat cocok dan dibutuhkan oleh wilayah 3T.
Pengawasan Ketat dan Monitoring Setiap Hari
Demi memastikan ketepatan sasaran dan kualitas makanan yang diterima masyarakat, Alimudin mendorong pemerintah memastikan bahwa pengawasan ketat penting diberlakukan secara berlapis.
Kolatlena kembali menekankan bahwa evaluasi berkala harus juga terus dilakukan untuk meminimalisasi penyimpangan.
“Proses pengawasan, perbaikan, dan monitoring itu kan sangat penting dilakukan setiap hari,” pungkas Alimudin Kolatlena.
Kolatlena menutup pandangannya dengan mendesak kementerian terkait serta Pemerintah Daerah di Maluku untuk proaktif berkoordinasi dalam menyiapkan infrastruktur pendukung, seluruh instrumen di daerah sudah 3T harus siap bergerak demi mewujudkan generasi emas Indonesia dari beranda terdepan NKRI.
(Adista)
