PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengaktifkan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana (PDB) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, mengatakan aktivasi posko merupakan tindak lanjut dari penetapan Status Siaga Darurat Karhutla Tahun 2026 yang berlaku selama 158 hari, terhitung sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Menurutnya, keberadaan Posko PDB Karhutla menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi serta mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalteng.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Teknis Aktivasi Posko PDB Karhutla Wilayah Kalteng Tahun 2026 yang digelar di Kantor BPBD Kalteng, Palangka Raya, Senin, 22 Juni 2026.
“Penetapan Status Siaga Darurat dan Posko PDB Karhutla merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Darliansjah menjelaskan, status siaga darurat memungkinkan seluruh sumber daya pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, dan pemangku kepentingan bergerak cepat dan terkoordinasi dalam satu sistem komando.
Ia menambahkan, Posko PDB Karhutla berperan penting dalam penanganan darurat, mulai dari menyusun rencana operasi, mengoordinasikan instansi terkait, mengendalikan pelaksanaan di lapangan, hingga melakukan pemantauan dan evaluasi.
Karena itu, Darliansjah menegaskan pentingnya pemahaman seluruh pihak terhadap struktur komando yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
“Seluruh operasi PDB Karhutla harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, terpadu, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, ia meminta seluruh pihak fokus menyusun rencana operasi yang memuat pembagian tugas, strategi pencegahan dan pemadaman, serta penempatan personel secara efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas di lapangan.
Selain itu, Darliansjah menekankan pentingnya mengintegrasikan seluruh sumber daya yang dimiliki instansi pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya ke dalam satu rencana operasi dan satu kesatuan komando.
Penyusunan kebutuhan anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), juga diminta dilakukan secara cermat, transparan, akuntabel, dan efisien guna mendukung efektivitas penanganan Karhutla.
“Keberhasilan penanganan Karhutla di Kalteng sangat ditentukan oleh kesatuan komando, kecepatan bertindak, dan sinergi seluruh pihak,” pungkasnya.
(Sya'ban)
