PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya kesatuan komando, kecepatan bertindak, dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau tahun 2026.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, mengatakan keberhasilan pengendalian Karhutla sangat bergantung pada koordinasi yang solid antarinstansi serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Teknis Aktivasi Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Wilayah Kalteng Tahun 2026 di Kantor BPBD Kalteng, Palangka Raya, Senin, 22 Juni 2026.
“Keberhasilan penanganan Karhutla sangat ditentukan oleh kesatuan komando, kecepatan bertindak, dan sinergi seluruh pihak,” ujarnya.
Menurut Darliansjah, kesamaan persepsi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi modal penting dalam menjalankan operasi penanganan Karhutla secara terpadu.
“Dengan pemahaman yang sama terhadap tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan rencana operasi yang terpadu, kita dapat mengendalikan risiko Karhutla secara lebih efektif dan mewujudkan Kalteng yang bebas dari kabut asap,” katanya.
Ia menjelaskan, aktivasi Posko PDB Karhutla merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
“Penetapan Status Siaga Darurat dan Posko PDB Karhutla merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.
Darliansjah menambahkan, status siaga darurat memungkinkan seluruh sumber daya pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya bergerak lebih cepat dan terkoordinasi dalam satu sistem komando.
Selain itu, Posko PDB Karhutla berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan darurat, mulai dari penyusunan rencana operasi, pengendalian pelaksanaan di lapangan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Karena itu, seluruh pihak diminta memahami struktur komando yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Ia juga meminta seluruh instansi terkait menyusun rencana operasi yang memuat pembagian tugas, strategi pencegahan dan pemadaman, serta penempatan personel secara tepat dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas.
Selain memperkuat koordinasi, seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya juga diminta terintegrasi dalam satu rencana operasi dan satu kesatuan komando.
Untuk diketahui, Pemprov Kalteng telah mengaktifkan Posko PDB Karhutla sebagai tindak lanjut penetapan Status Siaga Darurat Karhutla Tahun 2026 yang berlaku selama 158 hari, mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Darliansjah berharap seluruh unsur yang terlibat dapat menjalankan tugas secara maksimal selama masa siaga darurat berlangsung.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian Karhutla membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak agar bencana asap yang kerap terjadi pada musim kemarau dapat dicegah sejak dini.
“Marilah kita laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan semangat kebersamaan. Dengan kerja sama yang kuat dan terkoordinasi, kita optimistis dapat menjaga Kalteng tetap aman dari ancaman Karhutla dan kabut asap,” pungkasnya.
(Sya'ban)
