SAMPIT – Ketua Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Audy Valent, menyoroti adanya dugaan permainan harga telur yang dilakukan oleh oknum pengusaha nakal. Praktik manipulasi pasar ini dinilai sangat merugikan para pengusaha dan peternak telur lokal di wilayah tersebut.
Audy membeberkan adanya ketimpangan harga yang sangat jauh dan merusak tatanan pasar. Saat ini, pemerintah telah menetapkan harga acuan sebesar Rp 26.600 per kilogram, dengan harga di tingkat konsumen idealnya berada di angka Rp 30.000 per kilogram. Sementara itu, harga pasar riil saat ini masih bertahan normal di angka Rp 32.000 per kilogram.
Namun, oknum pengusaha nakal tersebut sengaja merusak harga pasar dengan menjual telur jauh di bawah standar, yakni Rp 24.000 per kilogram.
Beban Berat Pengusaha Lokal
Ironisnya, aksi banting harga oleh oknum tersebut terjadi di tengah melonjaknya biaya produksi bagi para peternak lokal. Keadaan ini diperparah dengan fakta bahwa penurunan harga dari oknum pengusaha tersebut sama sekali tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Harga pakan saat ini melonjak drastis menjadi Rp 425.000 per karung atau satuan, dari harga sebelumnya yang hanya Rp 385.000. Di sisi lain, harga di tingkat masyarakat atau konsumen sama sekali tidak ada penurunan, tetap tinggi,” ujar Audy Valent.
Desak Satgas Pangan dan Aparat Turun Tangan
Melihat kondisi yang kian menyudutkan pelaku usaha daerah, Fordayak Kotim meminta ketegasan dari seluruh lini instansi terkait. Audy mendesak Satgas Ketahanan Pangan untuk segera turun ke lapangan melakukan pengecekan secara langsung.
Selain itu, pihak DPRD Kotim beserta stakeholder terkait lainnya diminta segera mengambil sikap konkret. Tak ketinggalan, aparat penegak hukum dari Satreskrim Polres Kotim juga diharapkan bergerak cepat untuk mengusut tuntas dugaan permainan harga ini agar tidak berlarut-larut.
Peringatan Keras Ormas
Audy menyesalkan lambatnya respons dari pihak berwenang. Menurutnya, isu ini sudah beberapa kali mencuat dan diberitakan, namun hingga kini seakan belum ada tindakan nyata di lapangan.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk keberlangsungan pengusaha lokal. Jangan sampai kami selaku ormas harus bergerak (turun ke jalan) dulu baru ada kejelasan dan tindakan,” tegas Audy.
Ia juga memberikan catatan kritis mengenai keberadaan investasi asing atau luar daerah yang masuk ke Kotim. Menurutnya, investasi seharusnya membawa kesejahteraan, bukan justru menjadi pemunah bagi ekonomi masyarakat setempat. “Jangan sampai hadirnya investor luar itu malah mematikan pengusaha lokal,” pungkasnya.(im)
