PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan sejumlah catatan krusial terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Meski Pemprov Kalteng kembali sukses menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pihak legislatif menilai masih banyak pekerjaan rumah yang wajib dituntaskan secara transparan.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Irawan, mengingatkan jajaran eksekutif bahwa di balik predikat WTP tersebut, masih terdapat rentetan persoalan administrasi dan teknis anggaran yang menuntut penyelesaian cepat.
”Hasil Pemeriksaan BPK-RI mendapatkan opini WTP, tetapi masih banyak temuan-temuan yang harus segera ditindaklanjuti untuk 60 hari ke depan. Termasuk temuan-temuan tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti,” ujar Bambang Irawan dalam penyampaian pandangan fraksinya baru-baru ini.
Salah satu sorotan tajam dari Fraksi PDI Perjuangan adalah terkait membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD yang menyentuh angka Rp216,072 miliar. Bambang mendesak Pemprov Kalteng untuk buka-bukaan mengenai alasan logis di balik tidak terserapnya anggaran ratusan miliar tersebut, sekaligus meminta rincian proyek atau program kedinasan apa saja yang mengalami penundaan.
”Evaluasi Silpa, adanya sisa lebih pembiayaan anggaran dan mendesak perbaikan perencanaan agar keterlambatan pekerjaan tidak terulang. Program atau kegiatan apa saja yang tidak bisa dilaksanakan sehingga terjadi Silpa. Perlu ada penjelasan dan rincian yang lebih jelas,” tegas Bambang.
Pihaknya menekankan pentingnya akuntabilitas tata kelola keuangan, evaluasi terhadap Silpa, serta meminta kejelasan mengenai penyelesaian program kerja kedinasan yang tertunda agar tidak menjadi rapor merah bagi kinerja pemerintah daerah.
Tidak hanya fokus pada fungsi pengawasan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan juga menuntut adanya arah kebijakan fiskal daerah yang lebih konkret dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan Kalteng.
Bambang memaparkan, terdapat kebutuhan mendesak mengenai perlunya sinkronisasi anggaran pemulihan ekonomi lokal dan penguatan stimulus bagi sektor UMKM serta pertanian di daerah perdesaan. Hal ini dinilai krusial guna memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput.
Fraksi berlambang banteng moncong putih ini mengingatkan Pemprov Kalteng agar alokasi belanja daerah ke depan tidak sekadar habis untuk urusan seremonial, melainkan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara jangka panjang.
”Alokasi realisasi anggaran yang lebih berpihak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), layanan kesehatan dasar, dan pemerataan fasilitas pendidikan,” pungkas Bambang.
(Syauqi)
10 Juni 2026
16:39
