PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) diklaim masih memiliki kemampuan finansial untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menyikapi keluhan dari berbagai daerah di Indonesia yang mulai menjerit akibat keterbatasan fiskal dalam mengalokasikan anggaran bagi tenaga aparatur sipil negara (ASN) tersebut.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, mengungkapkan bahwa berdasarkan pernyataan Gubernur Kalteng, kondisi keuangan Pemprov Kalteng saat ini masih berada dalam kategori aman.
“Menurut statemen Gubernur semalam itu kan Kalteng itu masih sanggup lah membereskan soal gaji PPPK,” ujar Freddy, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Meski demikian, Freddy tidak menampik adanya fenomena kesulitan fiskal yang melanda banyak pemerintah daerah dalam membiayai tenaga ASN maupun non-ASN, khususnya PPPK. Menurutnya, akar permasalahan ini berada di tingkat pusat, terutama terkait kebijakan efisiensi atau pemotongan dana tarnsfer ke daerah.
“Masalahnya kan ada di pusat kan ya, bagimana komitmen mereka paling tidak DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum), dan DBH (Dana Bagi Hasil) untuk bisa (disalurkan). Daerah kan tidak meminta lebih, paling tidak pemerintah bisa memenuhi kewajiban mereka,” tegasnya.
Terkait DBH untuk Kalteng yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat, Freddy membeberkan bahwa nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
“Belum (dibayarkan). Kalau untuk Kalteng mungkin sekitar Rp700-800 miliar lah,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai langkah antisipasi jika Kalteng berpotensi mengalami defisit anggaran akibat beban gaji PPPK, Freddy menjelaskan bahwa Banggar DPRD dan Tim TAPD Pemprov masih berfokus pada pembahasan sektor pendapatan. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 belum menyentuh rincian belanja pegawai.
“Kita pembahasan belum sampai ke sana, masih otak-atik PAD. Baru mengurus soal pendapatan karena itu penting. Untuk apa kita target belanja dan sebagainya sedemikian bagus-bagusnya kalau duitnya enggak ada? Ya termasuk soal isu PPPK mungkin kita akan pertanyakan sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam rangka membayar antara lain PPPK,” pungkasnya.
(Syauqi)
