PALANGKA RAYA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah untuk kembali melanjutkan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Menanggapi arahan tersebut, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai kebijakan ini dipastikan akan memengaruhi kondisi keuangan daerah.
“Pasti-pasti, karena anggaran kita (sebelumnya) sampai Rp10 triliun (2025) sekarang tinggal Rp5,4 triliun (2026). Itu pasti terganggu,” kata Sudarsono, Selasa, 11 Agustus 2026.
Sudarsono menambahkan bahwa tantangan terbesar saat ini berada di tangan pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran yang ada tersebut.
“Cuman pemerintah provinsi seperti apa dia memanfaatkan keuangan kita tersisa sedikit itu dengan sebaik-baiknya,” lanjutnya.
Saat ditanya mengenai proyeksi struktur APBD Kalteng 2027 jika efisiensi kembali diterapkan, pihaknya mengaku belum bisa memastikan secara detail.
Struktur apbd kita sepwrti apa jika efisiensi lagi?
“Kita enggak tau di tahun berikutnya, tapi di tahun 2027 ada kenaikan itu sedikit. Mudah-mudahan secara global perekonomian juga membaik pasti kita akan membaik lagi,” jelasnya.
Ia berharap APBD Murni Kalteng tahun 2027 mendatang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2026.
“Di tahun 2027 (APBD) murni pun seharusnya kita ada peningkatan di banding 2026. Mudah-mudahan di pertengahan 2027 pas kita jalan ada lagi peningkatan-peningkatan, tentu disesuaikan dengan perubahan anggaran,” pungkasnya.
(Syauqi)
