SAMPIT – Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian DPRD. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Kotim pada 2025 mencapai 10.114 orang, tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Secara keseluruhan, jumlah pengangguran di Kalteng pada 2025 tercatat sebanyak 58.612 orang. Dari jumlah tersebut, Kotim menyumbang 10.114 orang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, mengatakan kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani, terutama melalui peningkatan keterampilan para pencari kerja.
Menurutnya, salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah belum adanya dukungan anggaran dari APBD Kotim untuk pelatihan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja (BLK).
“Memang menjadi PR yang memang kami dari Komisi 3 selalu suarakan, terkait masih tingginya tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujar Riskon, Sabtu 15 Agustus 2026.
Riskon menyebutkan, pada 2026 pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di BLK masih mendapat dukungan dari APBN. Sementara itu, anggaran melalui APBD Kotim belum dapat dialokasikan untuk mendukung program tersebut.
“Untuk di Kotim sendiri, melalui APBD itu masih belum bisa kita support untuk Balai Latihan Kerja. Itu menjadi salah satu kendala,” katanya.
Ia mengatakan persoalan tersebut akan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan APBD Perubahan. DPRD akan melihat sejauh mana Disnakertrans Kotim merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pencari kerja maupun dunia usaha.
Menurut Riskon, kebutuhan peningkatan kompetensi semakin penting karena peluang kerja di Kotim sebenarnya masih tersedia. Hal itu terlihat dalam sejumlah kegiatan job fair, ketika perusahaan menunjukkan antusiasme mencari tenaga kerja.
Namun, lowongan yang tersedia belum seluruhnya dapat diisi oleh tenaga kerja lokal karena kompetensi yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Lebih banyak antusiasnya itu di perusahaannya yang mencari tenaga kerja, tetapi belum bisa direspons dengan baik oleh calon tenaga kerja kita yang ada di Kabupaten Kotim,” jelasnya.
Karena itu, Riskon meminta pola pelatihan tenaga kerja di Kotim lebih diarahkan berdasarkan kebutuhan industri. Pelatihan diharapkan tidak sekedar menghasilkan sertifikat, tetapi memberikan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
“Dinas Tenaga Kerja paling tidak bisa melakukan kerja sama dalam rangka melakukan pelatihan-pelatihan yang memang betul-betul diperlukan oleh perusahaan, sehingga nanti tidak mubazir,” tutur politisi Golkar ini.
Selain pelatihan, DPRD juga mendorong Disnakertrans lebih aktif menggelar job fair serta memperluas kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta di Kotim.
Langkah tersebut sangat penting agar kebutuhan tenaga kerja industri dapat dipertemukan secara langsung dengan pencari kerja lokal, sekaligus menjadi salah satu upaya menekan angka pengangguran di daerah. (nardi)
