Editor: A Uga Gara
JAKARTA—Sekertaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai swasembada pangan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi rakyat Indonesia.
Namun, ketimpangan kepemilikan tanah hingga terbukanya keran impor dalam era pemerintahan Joko Widodo, menurut Eddy menjadi salah satu penyebabnya.
“Di era Pemerintahan Joko Widodo, tidak memiliki kebijakan di sektor pangan dan distribusi tanah yang tepat,” ujar Eddy di Jakarta, Senin, (4/2/2019).
Eddy menjelaskan, jika melihat kepemilikan tanah saat ini di Indonesia, jutaan hektar berada di tangan beberapa pemilik bisnis, dan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. “Hal Ini perlu di evaluasi ulang,” pungkasnya.
Kata Eddy, persoalan ketimpangan kepemilikan tanah juga menjadi salah satu penyebab anak-anak muda atau generasi muda enggan bertani.
Akibatnya, beber dia, dunia pertanian mengalami penuaan lantaran anak-anak muda memilih bekerja menjadi buruh di sektor informal lainnya. Bahkan, di Indonesia, tenaga kerja di sektor pertanian pun mengalami penurunan upah, dan hal ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan.
“Jika berkeliling di negeri ini, kita tidak memiliki petani generasi ke-3 atau 4. Kakek nenek mereka adalah petani, tetapi generasi ketiganya menjadi pekerja di tanah yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua,” tutur Eddy.
Untuk itu, Eddy berharap capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi akan fokus pada kebijakan redistribusi tanah untuk petani gurem atau petani yang memiliki dan menyewa lahan pertanian kurang dari 0,5 ha.
“Kita melihat kekurangan lahan pertanian akan membuat petani tidak memiliki pilihan lain. Jadi, kita kedepannya akan fokus pada kebijakan redistribusi tanah untuk para petani ya” pungkas Eddy Soeparno.
(ap/beritasampit.co.id)
