Editor : Maulana Kawit
SAMPIT – Rencana pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan pemekaran terhadap wilayah utara Kotim (Kotara) sampai saat ini masih belum ada kejelasan dari tim yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
Menanggapi hal ini Drs M Shaleh selaku legislator yang kini duduk di Komisi IV DPRD Kotim meminta agar selepas Pemilu 2019 mendatang harus sudah titik terang terkait masalah tersebut.
“Saya harap setelah pilpres tahun 2019 ini, sudah ada titik terang, karena masa depan daerah itu sudah jelas bergantung dari hasil pemekaran tersebut nantinya,” ujarnya, Jumat (8/3/2019).
Legislator usungan Partai Amanat Nasional ini menilai jika tidak dilakukannya pemekaran maka pembangunan di daerah utara Kotim ini akan terus berjalan lambat, sehingga tidak akan terwujudnya penyetaraan ekonomi di tubuh masyarakat setempat.
“Berpengaruh terhadap pembangunan, baik itu infrastruktur jalan, pendidikan juga di bidang kesehatan dan ekonomi masyarakat. Kotara mampu hidup sendiri sebenarnya dari hasil buminya, tetapi selama ini memang tidak mendapat perhatian khusus, terutama terbentur masalah status kawasan waktu itu, karena pemerintah kita tidak fokus akhirnya programnya berjalan ditempat,” tukasnya.
Bahkan dia menjelaskan selama ini wilayah Utara Kotim masih terkesan dianak tirikan sehingga fasilitas umum dan lain sebagainya benar-benar tidak terawat dan tidak terbangun.
“Kita ambil contohnya Desa Sepayang, Kecamatan Bukit Sentuai saja tidak usah bicara Tumbang Manggu, disana saja listrik belum masuk, kalau kita lihat di petanya tidak seberapa jauh dari Kecamatan Antang Kalang,ini yang harus menjadi pemikiran kita semua kedepannya,” tutupnya.
(drm/beritasampit.co.id)
