Editor: Akhiruddin
KUALA KURUN – DPRD Gunung Mas mendukung penuh langkah Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) Klas II Kuala Kurun yang mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Ketua DPRD Gunung Mas, H. Gumer mengatakan, program tersebut merupakan terobosan inofatif dalam rangka mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan grafitikasi di daerahnya.
“Kita di lembaga DPRD Gunung Mas sangat mendukung pencanangan zona integritas yang dilakukan dua lembaga peradilan ini. Terutama bagi jajaran SOPD sebagai contoh dalam menjalankan roda pemerintahan,” ungkapnya, Kamis (14/3/2019).
Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, jajaran Pemda Gunung Mas diharapkan bercermin dan mencontoh upaya yang dilakukan jajaran lembaga peradilan tersebut.
“Sehingga nantinya benar-benar terbebas dari praktik KKN. Jangan sampai menganggap remeh atau sebatas acara seremonial saja, tapi ini maknanya besar sekali kepada kita semua,” ujarnya.
Menurutnya, intisari dari pencanangan zona integritas tersebut bukan sekedar ikrar semata dan lokal di Gunung Mas, tetapi dilakukan di semua wilayah di Indonesia.
“Semoga saja berdampak positif bagi pemerintah daerah, sehingga Gunung Mas harus bebas dari korupsi. Yang dilakukan ini adalah satu hal yang baik, sehingga menjadi corong dalam menjalankan tugas negara,” tegasnya. (adn/beritasampit.co.id)
