KASONGAN – Kunjungan kerja presiden Jokowi ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut keseriusan pemerintah dalam hal pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia.
Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara beserta rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 09.00 WIB. Setibanya di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada pukul 11.55 WITA, Presiden Jokowi langsung menuju ke lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota tersebut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main terkait rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di hadapan para kepala lembaga tinggi negara saat acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin (6/5) sore.
“Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya ini telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan juga dari sisi lingkungan,” ujar Presiden dalam rilis yang diterima beritasampit.co.id.
Hal ini nampak menjawab pertanyaan dari kalangan masyarakat mengenai wacana pemindahan ibu kota negara, pasalnya Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran bahkan telah memaparkan tentang kesiapan Kalteng.
Kendati demikian, Pemrov Kalteng menyediakan dua kandidat lokasi untuk calon ibu kota baru.
Pertama, pemprov Kalteng menyiapkan Kabupaten Katingan dengan lahan seluas 120.000 hektare. Kedua, Kabupaten Gunung Mas dengan ketersediaan lahan 121.000 hektare.
Sebenarnya, Palangka Raya termasuk dalam kandidat ibu kota baru dengan ketersediaan lahan seluas 66.000 hektare.
Namun, Sugianto mengutamakan dua kandidat utama, yakni Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas. Pasalnya, Palangka Raya dianggap sudah tidak layak untuk calon ibu kota baru. Penduduknya sudah cukup padat dan sudah terlalu banyak pembangunan.
“Palangka Raya dipilih karena historis dari keinginan Bung Karno dulu. Tapi sudah nggak fleksibel. Sudah banyak penduduk dan banyak pembangunan,” jelas Sugianto.
Untuk total ketersediaan lahan di Kalteng, pemprov menyiapkan lahan seluas 300.000-500.000 hektare demi cegah kepadatan penduduk nantinya.
“Kata Pak Menteri membutuhkan 40.000 hektare. Tapi saya siapkan 300.000-500.000 hektare. Jadi lahan ini bukan hanya untuk 50 tahun ke depan, tapi seterusnya. Karena pasti akan terjadi kepadatan penduduk nanti,” jelas Sugianto. Dikutip melalui detikfinance. Senin, 06/05/2019.
(Lna.Beritasampit.co.id)
