PANGKALAN BUN-Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk para nelayan di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kobar terjadi kelangkaan. Akibatnya, sejak dua bulan terakhir para nelayan diwilayah tersebu tidak bisa melaut.
Untuk mengetahui kejelasan BBM bersubsudi jenis solar tersebut, ratusan nelayan mengadu ke Kantor Desa Kubu. Hal itu mengingat, karena aparat desa dan Kadesnya mengetahui pembagian Subsidi BBM Solar untuk para nelayan.
“Jumlah nelayan desa Kubu sekitar 170 nelayan,selama dua bulan lebih nganggur tidak melaut,karena sulit mencari BBM solar,” kata Pardi kepada awak media Selasa (22/1/2019).
Menurut Pardi dan sejumlah nelayan lainnya, kelangkaan BBM Solar terjadi sudah lama setiap tahun dan awal tahun ini paling parah.”Ini harus segera diusut oleh pihak berwajib,” aku Pardi.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kobar Syahrani membenarkan terjadinya kelangkaan Subsidi BBM Solar selama 2 bulan ini, sehingga para nelayan dan keluarganya sempat mengadu ke Kantor Desa.
“Untuk sekarang ini saya tidak bisa mengambil keputusan. Berkoordinasi dulu dengan dinas terkait untuk mengundang Pertamina dipertemukan dengan nelayan dan aparat desa dan Kadesnya,” ungkap Syahrani.
Sekedar untuk diketahui, pengaturan BBM bagi para nelayan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Penambak Garam. Pengadaan alokasi dan distribusi BBM bagi nelayan juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
Dengan adanya dua payung hukum tersebut, diharapkan birokrasi di Pertamina untuk mengucurkan BBM bersubsidi untuk nelayan dan petambak tidak terlalu panjang. Tinggal melewati peraturan BPH Migas.
“Sebenarnya UU Nomor 7 sudah sangat tegas dengan nelayan ke bawah,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan dikutip dari jawapos.com.
Sayangnya, masih ada 9 syarat yang harus dipenuhi dalam distribusi BBM bersubsidi untuk para nelayan . “Ini yang akan kami perjuangkan,” katanya.
Akibat banyaknya aturan ini, ia akan terus mendorong kemudahan akan nelayan Kalbar dalam mencari ikan.”Tentu akan terus kami kawal dan berjuang agar nelayan dimudahkan dalam mencari rejeki,” ucap Daniel.
Kelangkaan BBM jenis aolar bersubsidi untuk nelayan terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Faktor penyebabnya menghambat penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan terkait regulasi.
Bahkan pada 2017 lalu, mengutip dari cnnindonesia.com, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti berencana menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk meminta subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan dihapuskan. Pasalnya, Susi merasa bahwa saat ini nelayan sudah mampu membeli BBM non-subsidi.
Ia melanjutkan, saat ini nelayan disebutnya sudah membeli solar dan bensin yang paling mahal. Maka dari itu, pencabutan subsidi BBM bagi nelayan harusnya tak menjadi masalah. Apalagi, sebenarnya pencabutan subsidi BBM bagi nelayan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari.
“Saya akan ketemu Pak Jonan, nelayan tidak perlu subsidi karena nelayan sudah dapat 2 tak solar dan bensin termahal. Yang didapat nelayan kecil memang sudah termahal. Saya mohon ini bisa ditindaklanjuti,” ujar Susi.
(man/beritasampit.co.id)
