Editor : Maulana Kawit
SUKAMARA – Anggota DPRD Sukamara, Hadi Rahman mengatakan bahwa Bappeda sebagai badan yang merencanakan pembangunan yang Integrated dan bersinergitas antar OPD dalam mendukung leading sektor yang menjadi skala prioritas pembangunan setiap tahun.
“Namun, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2018 ini, kurang menggambarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta pencapaianya seperti yang tertuang dalam perda RPJMD 2013-2018,” ucap Hadi Rahman saat memberikan rekomendasi dan catatan strategis atas LKPj Bupati Tahun Anggaran 2018 dalam sidang paripurna istimewa, Rabu (27/3/2019).
Hadi Rahman yang merupakan politikus PAN itu juga mengkritisi LKPj Bupati Sukamara tahun anggaran 2018 yang dalam penyusunannya tidak menampilkan neraca keuangan daerah.
“Sehingga kami belum bisa membaca berapa nilai aset daerah, apakah sesuai dengan APBD 2018 atau tidak,” kata Hadi Rahman.
Setelah Pemerintah Kabupaten Sukamara menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2018 beberapa waktu lalu, kini giliran DPRD memberikan rekomendasi dan catatan strategisnya pada Sidang Paripurna Istimewa yang digelar di Aula Dewan Sukamara.
Rekomendasi dan catatan strategis itu disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sukamara dari fraksi Bintang Amanat Pembangunan, Hadi Rahman mengatakan bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD Sukamara kepada Bupati Sukamara berisi masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
(enn/beritasampit.co.id)
