PALANGKA RAYA – Juru bicara reses anggota dan pimpinan DPRD Kalimantan Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Bryan Iskandar, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat, khususnya dari Kabupaten Lamandau, dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan I tahun 2024 sekaligus pembukaan masa persidangan II tahun 2024 di DPRD Kalteng, Senin 6 Januari 2025.
Bryan menyoroti minimnya realisasi aspirasi masyarakat Kabupaten Lamandau selama lima tahun terakhir. Ia berharap lima tahun ke depan, pemerintah provinsi dapat lebih serius merealisasikan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kurang lebih lima tahun aspirasi tidak maksimal dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten, mudah-mudahan lima tahun kedepan ada aspirasi dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dikawal oleh anggota DPRD Provinsi Kalteng, khususnya Tim Daerah Pemilihan Kalteng III,” ujarnya Bryan.
Di bidang Infrastruktur, Bryan menyampaikan bahwa akses jalan di wilayah pedesaan Kabupaten Lamandau sudah mulai membaik. Namun, masih banyak jalan penghubung antar desa dan kecamatan yang belum fungsional. Hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
Pada bidang kesehatan, Bryan juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap tunjangan dokter spesialis. Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan tunjangan agar tenaga dokter merasa dihargai, nyaman, dan betah bertugas di daerah.
Di bidang pendidikan, Bryan menegaskan perlunya motivasi lebih bagi anak-anak yang putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan. Selain itu, program beasiswa dari Pemerintah Provinsi Kalteng juga memerlukan sosialisasi yang kongkrit agar inplementasi terhadap masyarakat didaerah bisa maksimal dan pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan beasiswa yang diberikan oleh daerah.
“Program beasiswa dengan biaya 4 juta per orang untuk mahasiswa sekali bayar di Kabupaten Lamandau sudah berjalan lama dan sangat efektif,” ujarnya.
Bryan juga menyampaikan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau. Dimana, adanya program pemerintah provinsi yaitu pasar murah untuk membantu masyarakat, nanum berdampak inflasi pada pemerintah kabupaten.
Kemudian, di Kabupaten Lamandau perlu adanya sekolah favorit, agar anak-anak dari masyarakat yang mampu dan mau menyekolahkan anaknya tidak perlu ke daerah lain bahkan ke jawa.
Lebih lanjut Bryan menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan mengusulkan adanya perwakilan pengawas sekolah di masing-masing kabupaten.
“Karena kalau pengawas sekolah dari provinsi cukup jauh untuk bisa memantau ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten dan kurang efektif, dinas pendidikan kabupaten siap memfasilitasi penyediaan ruangan/kantor untuk tenaga pengawas dari provinsi,” ungkapnya.
Sementara Diskominfo Kabupaten Lamandau meminta adanya penambahan jaringan telekomunikasi di desa–desa yang jauh dari ibu kota kecamatan atau kabupaten.
“Mengingat sampai saat ini bisa dikatakan belum merata untuk menikmati jaringan seluler, terutama di desa–desa yang jauh dari ibukota kecamatan dan kabupaten,” pungkasnya.
(Syauqi)
