SAMPIT – Ketua Komunitas Peduli Kotawaringin Timur Audy Valent memastikan dalam waktu dekat akan menyurati Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah melaporkan pelayanan publik di rumah sakit dr Murjani Sampit.
Selain itu juga akan melayangkan somasi kepada Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna yang memberikan akreditasi Paripurna kepada RSUD dr Murjani Sampit yang terkesan hasilnya diragukan.
“Kita sudah kumpulkan bahan dan sejumlah bukti terkait keluhan pelayan publik di rumah sakit Murjani Sampit, yang secara berturut-turut terjadi sejak Oktober, November, Desember dan berlanjut hingga Januari 2025 ini,” kata Audy
Menurut aktivis di Kabupaten Kotawaringin Timur ini ada penerapan pelayanan yang salah dilakukan dan tidak pernah ada evaluasi dari pihak manajemen rumah sakit itu sendiri terkait keluhan para pasien.
“Kita melihat ketidakmampuan manajemen untuk mengurai masalah yang ada, ini kesalahan dari pemerintah daerah sendiri menunjuk orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin rumah sakit,” tegas Audy.
Ia menegaskan, memimpin rumah sakit memang bukan hal yang mudah, sehingga tidak bisa menunjuk orang yang tidak memiliki banyak pengalaman. Mengingat dengan besarnya jumlah penduduk Kotim yang hanya ditopang oleh satu rumah sakit saja tentunya memiliki potensi masalah yang tinggi.
“Tapi bukan berarti masalah itu terus menerus dibiarkan, masyarakat yang akan jadi korban,” tegasnya.
Dari itu kata Audy, Ombudsman harus turun tangan agar bisa memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit dr Murjani Sampit tersebut.
Di sisi lain Audy meminta lembaga yang mengeluarkan akreditasi beberapa waktu lalu agar mencabut akreditasi rumah sakit dr Murjani Sampit karena sejauh ini mereka tidak layak mendapatkan akreditasi tersebut.
“Kami sudah investigasi, bahwa tipe rumah sakit dr Murjani Sampit ini tidak sesuai dengan sarana dan prasarana yang mereka miliki,” tandasnya.
(BS-1)
