PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untuk persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.
Rakorda ini dihadiri oleh Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, Kepala BPS Kalteng Agnes Widiastuti, serta para kepala BPS dari beberapa kabupaten/kota, diantaranya Amos Adam Residul (Kota Palangka Raya), Eddy Surahman (Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Iskandar (Kabupaten Lamandau).
Rakorda ini menjadi langkah awal penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan SNLIK 2025. Sebagai regulator sektor jasa keuangan, OJK menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara merata, khususnya di Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Primandanu Febriyan Aziz menyoroti pentingnya literasi dan inklusi keuangan dalam menghadapi dinamika keuangan saat ini. Fenomena seperti lipstick effect dan doom spending, di mana masyarakat cenderung berbelanja impulsif untuk barang-barang kecil dalam jumlah besar, yang berpotensi menguras dana darurat.
“Rakorda ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara OJK dan BPS untuk memastikan pelaksanaan SNLIK 2025 berjalan optimal serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan program literasi dan inklusi keuangan di masa depan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kalteng Agnes Widiastuti dalam hal ini mengapresiasi pelaksanaan SNLIK sebelumnya dan menyatakan komitmennya untuk mendukung SNLIK 2025. Pentingnya data akurat melalui survei yang menggunakan metode terkini.
“BPS akan bersinergi dengan OJK untuk mengawal pelaksanaan SNLIK, mulai dari penarikan sampel hingga evaluasi hasil survei. Survei ini adalah survei pertama BPS di tahun 2025, sehingga kami memastikan persiapan dilakukan sebaik mungkin,” ungkapnya.
(yud)
