MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg.
Rapat yang dipimpin oleh H. Tajeri ini dihadiri oleh anggota DPRD, perwakilan Pemkab Barito Utara, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, camat, agen LPG, dan pihak terkait lainnya, Kamis 30 Januari 2025.
Tajeri menyampaikan fokus utama rapat adalah mengatasi penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat mampu yang memperparah kelangkaan bagi warga yang berhak.
“Bahwa masih banyak masyarakat mampu yang menggunakan LPG bersubsidi, sehingga mengurangi jatah bagi warga yang berhak,” jelas Tajeri.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara, Gazali Montallatua, menekankan pentingnya pengawasan harga dan penertiban pedagang yang tidak mengambil LPG dari pangkalan resmi.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dewi Handayani, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan monitoring turun langsung ke lokasi pangkalan, dari 146 jumlah pangkalan di Barito Utara 91 pangkalan aktif dan 55 pangkalan tidak aktif, Dewi mengungkapkan kendala kurangnya data penyaluran dari agen.
Selain itu, Anggota DPRD, Taufik Nugraha, mengusulkan penyelidikan rantai distribusi, penambahan agen, dan peningkatan kuota LPG, dengan harapan agar pasokan mencukupi dan harga tetap terkendali untuk masyarakat Barito Utara.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perusda Batara Membangun, Asianoor Alihazeki, mengusulkan penambahan 10% jumlah pangkalan untuk pemerataan distribusi diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi kelangkaan LPG 3 kg dan memastikan ketersediaan bagi masyarakat yang membutuhkan. (isk)
