PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin, menekankan perlunya modernisasi sistem perpajakan daerah setelah melakukan studi banding bersama Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kalteng ke Bappenda Bandung.
Menurutnya, teknologi perpajakan yang diterapkan di Bandung jauh lebih canggih dan dapat dijadikan referensi bagi Kalteng untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pajak daerah. Ia mendorong langkah-langkah perbaikan agar sistem perpajakan di Kalteng lebih modern dan optimal.
“Teknologi mereka lebih canggih, dan sistemnya juga lebih inovatif. Bahkan hingga di Samsat, pengelolaannya luar biasa. Ini berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan juga optimalisasi pendapatan daerah. Selain itu, dukungan alat-alat dari pemerintah daerah di sana sangat baik, mereka melengkapi apa yang masih kurang,” ujar Muhajirin di Palangka Raya, Sabtu 8 Februari 2025 malam.
Ia menambahkan bahwa sistem kerja Bappenda harus mendapat dukungan dari dinas-dinas terkait agar lebih efektif. Sebab, banyak sektor yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tetapi belum terkelola dengan maksimal.
“Bappenda tidak bisa bekerja sendiri, mereka membutuhkan dukungan dari instansi lain. Misalnya, Dinas Perkebunan harus ikut mengawasi kewajiban pajak perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Kalteng. Ada pajak kartulat dan pajak air permukaan yang harus dipungut, karena perusahaan banyak menggunakan air untuk menyiram kebun mereka,” jelasnya.
Selain sektor perkebunan, Muhajirin juga menyoroti peran Dinas Pertambangan dalam mengoptimalkan pajak dari alat berat serta pajak bumi dan bangunan (PBB) di sektor tambang.
“Masih ada potensi pajak yang belum mencapai target, termasuk di sektor pertambangan. Banyak alat berat yang beroperasi, tetapi pengawasannya masih perlu diperkuat. Kalau instansi terkait bisa lebih aktif dalam mengawasi dan menindak perusahaan yang tidak patuh, maka pendapatan daerah akan meningkat,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu kendala utama yang dihadapi Bappenda Kalteng adalah keterbatasan wewenang dalam menindak wajib pajak yang tidak patuh. Oleh karena itu, ia mendorong dinas terkait untuk lebih aktif dalam pengawasan dan koordinasi.
“Kalau Bappenda tidak bisa bekerja sendiri, maka dinas-dinas lain harus ikut berperan. Misalnya, Dinas Perkebunan yang mengeluarkan izin usaha, tentu perusahaan akan lebih patuh jika mereka menegaskan aturan terkait pajak,” pungkasnya.
Dengan hasil kaji banding ini, Muhajirin berharap ada peningkatan dalam sistem perpajakan di Kalteng, baik dari sisi teknologi, pengawasan, maupun koordinasi lintas instansi, guna meningkatkan PAD demi pembangunan daerah yang lebih baik.
(Sya'ban)
