PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung penuh penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).
Dengan sistem ini, SMK dapat lebih fleksibel dan transparan dalam penggunaan anggaran guna meningkatkan kualitas pendidikan vokasi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Sri Widanarni, menegaskan bahwa skema BLUD akan membawa kemudahan bagi sekolah dalam mengelola dana operasional dan mengembangkan potensi bisnis sekolah.
“Dengan BLUD, SMK dapat lebih leluasa dalam mengelola anggaran, termasuk dana BOS dan APBD, sehingga dapat meningkatkan layanan pendidikan,” katanya di Aurila Hotel Palangka Raya, Rabu 12 Februari 2025.
SMK sebagai sekolah berbasis keterampilan membutuhkan dukungan pendanaan yang lebih fleksibel agar bisa menjalankan program teaching factory dan pelatihan berbasis industri.
Melalui skema BLUD, sekolah dapat menghasilkan barang dan jasa, yang kemudian hasilnya bisa dijadikan modal usaha sekolah.
“Dengan status BLUD, produk-produk dari SMK bisa dipasarkan dan mendapatkan sertifikasi atau pengakuan yang lebih luas. Hasil dari usaha ini akan kembali ke sekolah untuk mendukung operasional dan meningkatkan fasilitas pendidikan,” tambah Sri.
Dari 140 lebih SMK di Kalimantan Tengah, sebanyak 59 sekolah telah mengajukan permohonan BLUD dan sedang dalam tahap seleksi administrasi.
Sekolah lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan sebelum mengajukan status serupa.
Penerapan BLUD di SMK diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mampu mengisi kebutuhan dunia industri. Dengan semakin berkembangnya program vokasi di SMK, diharapkan angka pengangguran di Kalteng dapat ditekan secara signifikan.
“Pendidikan vokasi yang baik akan menciptakan lulusan yang kompetitif. Jika SMK mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja, maka ini akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor,” pungkasnya.
(Sya'ban)
