PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Akibatnya, Kalteng mengalami pemotongan dana sebesar Rp125 miliar yang sudah masuk dalam Rancangan APBD 2025.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng, Syahfiri, menyebutkan bahwa pemangkasan ini berimbas signifikan pada sektor infrastruktur. Kebijakan ini memicu kekhawatiran akan perlambatan proyek pembangunan, terutama di wilayah yang sangat membutuhkan peningkatan akses dan fasilitas publik.
“Dana DAK dan DAU SG kurang lebih 125 miliar totalnya,” ujarnya, Senin 17 Februari 2025.
Pemangkasan anggaran dari DAU SG mencapai Rp 79 miliar, yang sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur jalan dan irigasi. Sementara itu, pemotongan dari dana DAK fisik sebesar Rp 49 miliar berdampak pada sektor pangan, perikanan, dan irigasi.
Meski terdapat pemangkasan, Syahfiri memastikan bahwa dampak pemotongan tersebut tidak terlalu signifikan terhadap pembangunan daerah. Terlebih banyak infrastruktur jalan di Kalteng yang sudah banyak dibangun Kalteng.
“Ya, ada tapi kecil. Karena yang dipotong itu tidak terlalu besar,” jelasnya.
Sebelumnya, Plt Sekda Kalteng, Katma F Dirun menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya diterapkan pada beberapa kegiatan tertentu.
“Efisiensi pada suatu kegiatan, tetapi efektif pada kegiatan lain. Untuk infrastruktur malah lebih diefektifkan, lebih bermanfaat untuk masyarakat luas,” ujar Katma, Kamis 13 Februari 2025.
Saat ini, Pemprov Kalteng melakukan efisiensi pada anggaran perjalanan dinas serta pengadaan alat tulis kantor (ATK). Katma menjelaskan bahwa kebutuhan ATK semakin berkurang seiring dengan digitalisasi administrasi pemerintahan.
“Kalau ATK sekarang kita tidak terlalu memanfaatkan karena tekhnologi digital. Sebab surat menyurat menggunakan online. Tapi kalau dialihkan, misalnya untuk pembangunan akses jalan perumahan, manfaatnya lebih tinggi untuk masyarakat,” jelasnya.
(Syauqi)
