PALANGKA RAYA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang semula dijadwalkan pada 17 Februari 2025 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengalami penundaan. Penundaan ini dilakukan demi memastikan kesiapan fasilitas dapur umum agar memenuhi standar yang ditetapkan.
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhamad Ansyari, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah audiensi antara pemerintah daerah dan pengurus Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah menegaskan bahwa program ini tetap menjadi prioritas dan akan dijalankan setelah seluruh persiapan matang.
“Kita sempat melakukan audiensi terhadap pengurus BGN, jadi mereka mengevaluasi tidak serta merta mengiyakan pihak ketiga yang menyediakan dapur umumnya,” ujar Ansyari, Rabu 19 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa beberapa yayasan yang mengajukan izin untuk berpartisipasi dalam program ini tidak mendapatkan persetujuan karena dianggap belum siap, baik dari segi modal maupun sumber daya manusia.
“Ada beberapa yayasan yang ditolak izinnya. Artinya jangan sampai (pihak ke-tiga) mengiyakan namun, mereka sendiri tidak siap,” katanya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan bahwa penyedia dapur umum harus mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, terutama dalam hal gizi dan kebersihan makanan yang disajikan. Jika tidak, program ini bisa gagal dan merugikan masyarakat.
Selain itu, Ansyari mengungkapkan bahwa dalam proses evaluasi, ditemukan adanya pihak ketiga yang meminta anggaran tambahan sebelum program berjalan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dana dalam program MBG tersebut.
“Kita konfirmasi dari koordinator BGN, mereka tidak serta merta atau jangan-jangan yang menyediakan dapur ini tidak siap secara modal. Ternyata anggaran minta kan. Ujung-ujungnya akan terjadi penyelewengan,” pungkasnya.
(Syauqi)
