KAPUAS – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Tengah terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Inventarisasi GRK yang digelar di Fovere Hotel, Kapuas, pada Selasa, 25 Februari 2025.
Sekretaris DLH Kalteng, Noor Halim, menegaskan bahwa sinergi antara sektor pertanian, kehutanan, energi, dan industri sangat penting dalam mengoptimalkan pengumpulan serta pelaporan data emisi. Dengan tata kelola lingkungan yang lebih baik, diharapkan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan lebih efektif.
Indonesia merupakan negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yang memperoleh pendanaan GCF dalam program REDD+ untuk periode 2014-2016.
Dari total dana USD 103,8 juta yang diterima Indonesia, sebesar USD 93,4 juta dialokasikan untuk 34 provinsi, dengan Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi terbesar, yaitu USD 5.137.209.
Dana ini dimanfaatkan untuk berbagai program pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, serta pemberdayaan masyarakat guna mendukung mitigasi perubahan iklim.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Karolinae, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen daerah dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
Ia menekankan pentingnya inventarisasi GRK sebagai dasar perencanaan strategi mitigasi perubahan iklim.
Bimtek ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Narasumber berasal dari Direktorat IGRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup serta DLH Kalteng.
Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan peserta dapat memahami dan mengaplikasikan teknik inventarisasi emisi GRK menggunakan aplikasi SIGN-SMART.
Hal ini bertujuan untuk memastikan laporan inventarisasi GRK di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalteng dapat tersusun sesuai target dan jadwal pelaporan nasional.
(Sya'ban)
