PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai membahas implementasi Kartu Huma Betang, program yang menjadi salah satu janji kampanye gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Program ini mencakup bantuan sosial dan ekonomi, seperti Kartu Tani, beasiswa, pendidikan gratis, Kartu Nelayan, bantuan sembako, serta dukungan bagi pelaku UMKM.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, mengatakan bahwa pelaksanaan program ini harus diselaraskan dengan kebijakan daerah dan regulasi yang berlaku.
Pemprov akan mengupayakan agar setiap bantuan yang dijanjikan dapat segera direalisasikan tanpa menyalahi aturan yang ada.
“Semua program yang tertuang dalam Kartu Huma Betang sudah dirancang, tetapi implementasinya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan regulasi pemerintah. Kami akan memastikan program ini berjalan sesuai mekanisme yang benar,” ujar Edy usai rapat dengan Pejabat JPT Pratama lingkup Pemprov Kalteng, di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Senin 24 Februari 2025.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang agar tidak terjadi pemborosan.
Pemprov akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi proses perencanaan dan pelaksanaan agar program ini tepat sasaran.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten juga menjadi kunci keberhasilan Kartu Huma Betang.
Program ini harus terintegrasi dengan kebijakan nasional dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
Ke depan, pemerintah akan menetapkan kriteria penerima manfaat secara lebih terperinci.
Dengan pendataan yang akurat, program bantuan sosial ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
(Sya'ban)
