PALANGKA RAYA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah terus menguatkan peran masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Program Kampung Iklim (ProKlim) yang digelar di Hotel Alltrue, Palangka Raya, Kamis 13 Maret 2025, DLH Kalteng mendorong aksi nyata mitigasi dan adaptasi di tingkat desa.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretariat DLH Kalteng, Noor Halim, Kepala DLH Kalteng menegaskan bahwa ProKlim bukan sekadar program, melainkan strategi nasional yang telah berjalan sejak 2012. Program ini semakin diperkuat dengan kebijakan Presiden RI yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.
“ProKlim diharapkan menjadi jembatan untuk menerjemahkan kebijakan pengendalian perubahan iklim ke dalam aksi nyata di tingkat tapak,” ujar Noor Halim.
Partisipasi dalam ProKlim terus meningkat. Pada 2023, tercatat 33 provinsi dan 268 kabupaten/kota terlibat dalam program ini.
Jumlah lembaga pendukung pun bertambah dari 11 dunia usaha pada 2022 menjadi 23 pada 2023. Secara nasional, per 2024, terdapat sekitar 11.000 lokasi ProKlim.
Provinsi Kalimantan Tengah sendiri telah berkontribusi sejak 2015 dengan 193 kampung iklim yang terdaftar dalam Sistem Registri Nasional.
Tahun ini, melalui pendanaan RBP REDD+ yang dikelola oleh Yayasan Penabulu, DLH Kalteng melakukan studi banding ke 15 desa ProKlim serta kembali mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas ini.
“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan status masing-masing desa ProKlim sehingga bisa menjadi motor penggerak bagi desa–desa lain dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” tambahnya.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai daerah, termasuk perwakilan camat, kepala desa, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dari beberapa kabupaten/kota.
Acara ini berlangsung selama dua hari, 13-14 Maret 2025, dengan berbagai materi yang memperkuat kapasitas desa dalam pelaksanaan ProKlim.
(Sya'ban)
