SAMPIT – Warga dari empat desa menuntut realisasi plasma dengan PT Nusantara Sawit Persada (NSP) yang hingga kini tak kunjung ada kejelasannya.
Selama 12 tahun penantian warga, perusahaan sawit itu tidak juga menjalankan kewajibannya, di sisi lain saat membawa masalah itu ke pemerintah daerah terkesan tidak pro kepada masyarakat yang menuntut haknya itu.
Jumat 14 Maret 2025 pukul 08.30 WIB dilaksanakan pertemuan antara empat desa yakni Desa Soren, Desa Camba, Desa Kabuau dan Desa Tehang terkait tuntutan plasma 20% terhadap PT NSP yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung B Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin timur.
Dalam pertemuan itu dinas terkait menyampaikan bahwa pembangunan perkebunan plasma 20% PT. NSP berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2018 terkait peta indikatif batas desa, yang hingga kini masih menunggu pengesahan Perbup Tahun 2018 tersebut.
Menanggapi hal itu Kepala Desa Soren Subhanur menyampaikan bahwa Desa Soren tetap berpegang kepada Perda Pembentukan Desa Soren No.10 Tahun 2008 terkecuali Perda tersebut dicabut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa bertentangan dengan aturan hukum.
Ia juga menyampaikan dan meminta kepada perwakilan pemerintah daerah saat pertemuan tersebut apabila memang Perda No. 10 Tahun 2008 tentang pembentukan Desa Soren tersebut tidak dapat digunakan maka mereka minta Pemerintah Daerah agar mengeluarkan surat secara resmi.
“Sehingga dapat menjadi pegangan dan dasar hukum bagi kami Pemerintahan Desa Soren,” katanya.
Warga Ancam Akan Ambil Hak Plasma Jika PT NSP Berlarut-larut
SEMENTARA itu Ketua Tim Plasma Desa Soren M. Auri mengatakan bahwa seharusnya Perbup Tahun 2018 tentang peta indikatif batas desa tidak bertentangan dengan peta Perda No.10 Tahun 2008 tentang pembentukan desa karena Perda tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat
“Jadi seandainya Pemerintah Daerah ingin mengeluarkan Perbup terkait batas desa maka seharusnya mengacu atau berpatokan dengan Peta batas desa yang ada Perdanya sehingga tidak terkesan Pemerintah Daerah dengan sengaja melanggar Produk yang sudah menjadi ketetapan hukum desa. Karena Perda terkait pembentukan desa tahun 2008 bukan hanya Desa Soren tetapi ada beberapa desa yang juga memiliki perda di Tahun 2008 tentang pembentukan desa. Apakah perda ini juga mau diabaikan begitu saja, yang perlu menjadi catatan kita bersama adalah bahwa setiap penerbitan Perda maka itu tentu menggunakan biaya oleh Pemerintah,” tegas Auri.
Auri juga menyampaikan bahwa terkait tuntutan plasma 20% terhadap PT. NSP sebenarnya sudah cukup lama yaitu dari tahun 2019 sejak dibentuknya Tim oleh Kepala Desa Soren dan mereka dari Tim Plasma juga sudah melayangkan beberapa kali surat permohonan penyerahan Plasma 20% oleh PT NSP tetapi belum dilaksanakan.
“Sebenarnya pelaksanaan Plasma 20% oleh PT. NSP sudah sangat jelas tertuang didalam Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 52.400.9.62.02/I/2012 tentang Izin Lokasi didalamnya sudah dimuat tentang pembagian Plasma 20% dari total luasan kebun PT. NSP
13.007,90 Hektar kemudian Berita acara hasil pengecekan lapangan bersama dinas perkebunan Provinsi Kalteng, camat, desa, dan perwakilan perusahaan PT. NSP dan ditandatangani bersama,” tegasnya.
Di mana kata dia dari luasan pengecekan tersebut Desa Soren mendapatkan 291,6 Ha dari luasan wilayah 1.458 Ha berdasarkan perda.
“Jadi, yang menjadi pertanyaan kami kenapa sampai saat ini PT. NSP belum melaksanakan hal tersebut. Kalau kita membaca Keputusan Bupati Kotim tentang izin lokasi yang dipegang oleh PT. NSP maka sudah hampir 12 Tahun hal tersebut ditunda dan tidak dilaksanakan oleh perusahaan,” tegasnya.
Untuk itu mereka sampaikan bahwa apabila perusahaan PT. NSP tidak sesegera mungkin melaksanakan kewajibannya maka mereka Tim Plasma Desa Soren akan mengambil apa yang menjadi hak mereka berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Timur yang didalamnya terdapat Peta lokasi Plasma pada Ilok dan IUP PT NSP.
“Terkait dengan pertemuan hari ini kami sangat menghormati apa yang
disampaikan oleh Pemerintah Daerah tetapi yang pasti kami tetap berpegang kepada Perda desa yang sah,” tandasnya.(BS-1)
