PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo saat menyampaikan sambutan dalam Serah Terima Jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng di Auditorium BPK Perwakilan Kalteng, Kamis 10 April 2025.
Wagub menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK sebelumnya, M. Ali Asyhar, atas dedikasi dan sinergi yang telah terjalin dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik.
Ia berharap dedikasi tersebut memberi dampak positif yang berkelanjutan bagi kualitas pengelolaan anggaran di Kalimantan Tengah.
“Semoga dedikasi yang telah dilakukan menjadi nilai ibadah dan memberi manfaat jangka panjang dalam perbaikan sistem keuangan daerah,” ucapnya.
Kepada Kepala Perwakilan BPK yang baru, Dodik Achmad Akbar, Wagub mengharapkan keberlanjutan kerja sama strategis antara BPK dan pemerintah daerah.
Ia menyebut bahwa kemitraan ini berperan penting dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi di Kalteng.
“Saya berharap sinergi dan kemitraan dalam pengelolaan keuangan daerah yang sudah tertata dengan baik ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Wagub juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah se-Kalteng untuk memperkuat komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, kualitas tata kelola yang baik akan berdampak langsung pada pelayanan publik dan pencapaian program-program pembangunan.
“Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta percepatan pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia berharap BPK Perwakilan Kalteng terus menjadi mitra yang aktif dalam memberikan bimbingan teknis dan masukan konstruktif kepada para pengelola keuangan daerah.
Tujuannya, agar seluruh daerah di Kalteng dapat mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama ini.
“Koordinasi dan pendampingan dari BPK sangat penting, agar tata kelola keuangan di seluruh tingkatan pemerintahan terus berada di jalur yang benar dan mampu menjawab tuntutan publik atas transparansi,” pungkasnya.
(Sya'ban)
