PALANGKA RAYA – Desa bukan lagi sekadar wilayah terpencil yang menunggu bantuan datang saat bencana melanda. Di Kalimantan Tengah (Kalteng), paradigma itu mulai bergeser. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalteng tengah merancang ulang strategi besar: menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam menghadapi bencana.
Langkah awalnya dimulai lewat sinergi lintas sektor bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng.
Suasana serius tampak di Aula Lewu Berkah pada Kamis, 17 April 2025. Audiensi yang digelar hari itu bukan sekadar formalitas. Topik yang dibahas menyentuh akar permasalahan: bagaimana desa bisa lebih tangguh dan siap menghadapi situasi darurat.
Indra Wiratama, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalteng, menekankan pentingnya penerapan penilaian Ketangguhan Desa.
Skema ini, kata dia, bukan hanya checklist administratif, melainkan alat ukur menyeluruh untuk menilai daya lenting sebuah desa dalam menghadapi bencana.
“Mulai dari kebijakan lokal, partisipasi warga, sampai sarana pendukung, semua jadi tolok ukur,” ucap Indra.
Kementerian Dalam Negeri dan BNPB telah menjadikan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) sebagai bagian dari penguatan ekosistem kesiapsiagaan, terutama di desa dan kelurahan.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi dengan risiko bencana yang kompleks: banjir, kebakaran hutan, hingga kekeringan ekstrem.
Fathuddin Noor, Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Dinas PMD Kalteng, menyambut sinergi ini dengan penuh harap.
Menurutnya, sudah saatnya desa–desa, terutama yang berada di kawasan pesisir dan DAS, diperlengkapi dengan strategi mitigasi berbasis komunitas.
“Kami ingin semua desa di Kalteng punya ketangguhan bukan hanya dalam infrastruktur, tapi juga dalam pola pikir dan kesiapan sosial,” ujar Fathuddin.
Sekretaris Dinas PMD, Etty Aprilya, menambahkan bahwa membangun desa tangguh merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang.
Ia menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor agar capaian tak hanya selesai di atas kertas.
“Desa harus jadi ruang aman. Dan untuk itu, mereka perlu lebih dari sekadar logistik darurat. Mereka perlu pemahaman, pelatihan, dan strategi adaptif,” kata Etty.
Audiensi yang berlangsung selama lebih dari dua jam itu juga dihadiri jajaran kepala bidang dan staf teknis Dinas PMD.
Dalam forum itu pula, disepakati pentingnya pilot project desa tangguh yang bisa direplikasi ke wilayah lain.
Kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dan desa, seperti di banyak tempat lain, tetap menjadi garda depan dalam menghadapi badai yang tak terduga.
(Sya'ban)
