PALANGKA RAYA – Demi menjaga prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melangkah proaktif dengan belajar langsung ke Nusa Tenggara Barat (NTB), provinsi yang telah sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Kegiatan bertajuk Sharing Knowledge ini digelar di Aula Inspektorat Daerah NTB pada Selasa, 15 April 2025, dengan fokus utama membedah strategi dan pengalaman dalam melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Inspektur Daerah Kalteng, Saring, menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar kunjungan, melainkan bentuk keseriusan Kalteng dalam mempertahankan opini WTP yang selama ini menjadi simbol tata kelola keuangan yang bersih dan transparan.
“Kegiatan Sharing Knowledge ini merupakan bentuk kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Diharapkan menjadi forum produktif untuk berbagi strategi dan pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas,” ungkapnya.
Saring juga menekankan pentingnya menjaga opini WTP yang telah diperoleh, dengan terus memperkuat kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.
“Melalui inisiatif ini, kedua pihak diharapkan mampu memperkuat kapabilitas dalam menyiapkan LKPD yang berkualitas, sehingga opini WTP dari BPK RI dapat terus dipertahankan. Ini mencerminkan semangat kerja sama dan komitmen bersama dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Inspektur Pembantu I Inspektorat NTB, Zuhudy Kadran, menyambut baik kunjungan Tim Inspektorat Kalteng.
“Pemprov NTB telah meraih opini WTP dari BPK RI sebanyak 13 kali. Namun, mempertahankan capaian ini bukan hal mudah, karena pemeriksaan BPK kini semakin detail dan kompleks,” tuturnya.
Ia menambahkan, sebagai bentuk keseriusan, LKPD Provinsi NTB Tahun 2024 telah disampaikan pada 25 Maret 2025 dengan harapan dapat kembali meraih opini WTP.
Selain reviu LKPD, dalam pertemuan ini juga dibahas berbagai isu strategis lainnya, seperti penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan BLUD, pembentukan Zona Integritas, monitoring reformasi birokrasi, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
(Syauqi)
