PALANGKA RAYA – Terselip di antara dinamika ekonomi dan tantangan global yang tak menentu, Kalimantan Tengah menyatakan tekadnya: swasembada pangan adalah harga mati.
Dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar Bank Indonesia Kalteng, Rabu, 30 April 2035, Pemerintah Provinsi menegaskan komitmen mendukung agenda nasional lewat penguatan sektor pertanian dan industrialisasi.
Mewakili Gubernur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sri Widanarni membacakan sambutan yang menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam mewujudkan prioritas nasional, terutama dalam ketahanan pangan.
“Program cetak sawah bukan sekadar target produksi, ini adalah pijakan menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dari podium lantai empat Gedung KPw BI Palangka Raya.
Dengan target ambisius 85 ribu hektar cetak sawah di tahun 2025, Kalimantan Tengah menggarap lumbung pangan di 10 kabupaten/kota, dari Pulang Pisau hingga Barito Utara. Hingga April, 66,9 ribu hektar telah berkontrak.
Di tengah semangat itu, Sri memaparkan lonjakan produksi padi dari 330 ribu ton pada 2023 menjadi 475 ribu ton tahun depan.
Tak kalah penting, program bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) turut digelontorkan. Sebanyak 1.308 unit disiapkan demi menopang produksi dan efisiensi pertanian, termasuk traktor, pompa air, hingga dryer.
“Inilah bentuk konkret Kartu Huma Betang Sejahtera, perhatian untuk petani dan nelayan,” tegasnya.
Namun tantangan datang bukan hanya dari ladang dan sawah. Dalam paparan berikutnya, Kepala BI Kalteng Yuliansah Andrias mengingatkan soal tekanan eksternal, terutama dampak tarif dagang global.
“Kebijakan tarif AS versi Trump 2.0 berpotensi menekan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Di sisi lain, inflasi diprediksi meningkat, didorong lonjakan permintaan emas sebagai aset aman saat ketidakpastian global memuncak.
Meski begitu, BI optimistis inflasi bisa dijaga dalam sasaran nasional, terutama lewat kendali harga pangan dan dorongan produksi lokal.
Hilirisasi industri, terutama sawit dan pengembangan Kawasan Industri, disebut sebagai lokomotif baru pertumbuhan ekonomi provinsi.
Tapi itu pun tak lepas dari masalah klasik: regulasi yang tumpang tindih dan infrastruktur yang belum memadai. “Investasi industri di daerah memerlukan keberanian politik dan keberpihakan regulasi,” pungkas Yuliansah.
Hadir dalam forum itu perwakilan Forkopimda, Kepala OJK Kalteng, Kepala BPS, akademisi, pimpinan perbankan, serta pejabat OPD.
Di antara grafik dan statistik, terselip harapan: agar Kalimantan Tengah tak hanya jadi penyumbang angka, tapi penggerak utama Indonesia Emas 2045.
(Sya'ban)
