PALANGKA RAYA – Langit mendung menyelimuti Desa Simpang Bunga Tanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, saat Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran melangkah ke bibir desa.
Air pasang masih membasahi sebagian pekarangan rumah-rumah kayu yang tampak renta, beberapa miring, sebagian lainnya berlumut di dinding, dan lantainya bolong di sana-sini.
Di sinilah, kata Gubernur Agustiar, program Rumah Layak Huni akan dimulai. Sebuah inisiatif yang mengalir dari pusat, dari Presiden Prabowo Subianto, yang kini mulai diwujudkan di desa–desa yang telah lama bergulat dengan kenyataan hidup di rumah yang tak lagi layak disebut tempat tinggal.
“Program ini adalah instruksi Bapak Presiden. Harapan kami, rumah-rumah yang dibedah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak,” ujar Gubernur, Rabu, 7 Mei 2025, saat meninjau langsung lokasi rencana pembangunan.
Sebanyak 50 rumah telah masuk dalam daftar program bedah rumah di desa ini. Bukan sekadar rumah yang reyot sebagian bahkan nyaris tak bisa ditempati ketika air laut pasang naik.
Kepala Desa Simpang Bunga Tanjung, Padlie, menyebut kondisi itu sudah berlangsung bertahun-tahun. “Kami sangat berterima kasih. Ini bukan hanya bedah rumah, tapi juga membedah nasib,” katanya.
Rumah Layak Huni, atau yang lebih dikenal warga sebagai program bedah rumah, bukan sekadar pembangunan fisik. Ia menyasar jantung dari persoalan sosial: kemiskinan struktural yang membelenggu masyarakat di pelosok.
“Lingkungan yang sehat, rumah yang aman, adalah pondasi kehidupan yang layak. Itulah yang ingin kita hadirkan,” tutur Agustiar.
Program ini, menurutnya, adalah satu dari sekian upaya Pemprov Kalteng dalam mengangkat derajat masyarakat lewat pembangunan berbasis kebutuhan riil.
Usai menyusuri gang-gang sempit yang digenangi air dan memeriksa kondisi rumah-rumah calon penerima bantuan, rombongan Gubernur bergeser ke Pelabuhan Batanjung.
Pelabuhan ini menjadi titik vital distribusi hasil pangan dari kawasan Food Estate di Kapuas dan Pulang Pisau ke berbagai daerah di Indonesia.
Namun kondisi pelabuhan belum sepenuhnya siap. “Masih banyak infrastruktur yang harus dibenahi agar pelabuhan ini bisa benar-benar optimal,” ujar Gubernur.
Baginya, pelabuhan ini tak sekadar dermaga ia adalah urat nadi ekonomi daerah yang terhubung langsung dengan kesejahteraan petani dan produsen lokal.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, jajaran Forkopimda, kepala dinas dari tingkat provinsi hingga kabupaten, termasuk Bupati Kapuas Wiyatno dan Wakil Bupati Dodo.
Di tengah deru pembangunan, program rumah layak huni adalah wajah dari janji yang coba ditepati. Sebuah rumah mungkin tidak mengubah segalanya, tapi dari sana harapan bisa tumbuh lebih sehat, lebih aman, dan lebih bermartabat.
(Sya'ban)
