PALANGKA RAYA – Rencana peluncuran program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto pada Juni 2025 menuai dukungan luas.
Namun di Kalimantan Tengah (Kalteng), sejumlah pihak menyoroti keterbatasan infrastruktur sebagai hambatan utama dalam mewujudkan koperasi digital di desa.
Program nasional tersebut dirancang berbasis digitalisasi dan teknologi, dengan harapan mendorong ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa dan kelurahan yang dikelola modern.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, Kalteng masih memiliki 457 desa yang masuk kategori blank spot atau tanpa akses internet, dan sejumlah wilayah belum teraliri listrik secara stabil.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan bahwa pihaknya telah bergerak cepat dengan program Internet Desa.
Pemasangan jaringan Starlink sudah dimulai, namun baru mencakup 50 desa hingga pertengahan Mei 2025.
“Kami ditargetkan oleh Gubernur agar dalam dua bulan ke depan seluruh desa sudah tidak ada blank spot. Tapi tentu ada tantangan teknis di lapangan yang tidak bisa dianggap enteng,” kata Rangga, saat ditemui Berita Sampit, Kamis siang, 22 Mei 2025.
Menurutnya, pemasangan perangkat Starlink membutuhkan penyesuaian lokasi, koordinat, hingga metode pembayaran berbasis kartu kredit.
Hal ini memperlambat proses instalasi, terutama di desa–desa pelosok yang minim infrastruktur dan tenaga teknis.
Rangga juga mengakui bahwa beberapa kabupaten seperti Katingan dan Seruyan menjadi titik rawan, karena selain blank spot, ketersediaan listrik pun belum stabil.
Ia menyebut anggaran sebesar Rp6,9 miliar telah dialokasikan untuk program tersebut pada tahun ini.
Sejumlah Catatan dari Legislatif
WAKIL Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menyatakan bahwa pihaknya menyambut positif program Koperasi Merah Putih karena dinilai sejalan dengan semangat penguatan ekonomi berbasis desa yang juga menjadi fokus Gubernur H. Agustiar Sabran.
“Program ini sangat baik karena pada garis besarnya bertujuan untuk menghidupkan ekonomi dimulai dari desa,” ujar Ansyari, saat ditemui Berita Sampit, pada hari yang sama.
“Program Presiden Prabowo ini juga selaras dengan program Gubernur Kalteng yang memang memiliki prinsip membangun ekonomi dari desa,” sambungnya.
Ia menilai bahwa koperasi merupakan salah satu pintu masuk strategis dalam mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.
Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih di setiap desa perlu didukung dengan permodalan yang memadai dari pemerintah agar dapat berjalan secara efektif.
“Supaya program ini benar-benar dimulai dari desa, koperasi yang dibentuk juga harus diberikan dukungan permodalan yang jelas, agar bisa bergerak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Namun demikian, Ansyari juga menyoroti adanya tantangan infrastruktur yang masih dihadapi sejumlah desa di Kalteng, terutama terkait keterbatasan akses listrik dan internet.
Kedua hal ini dinilai menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan koperasi berbasis digital yang menjadi konsep utama Koperasi Merah Putih.
“Terbatasnya akses listrik sangat mengganggu, karena hal itu juga akan memengaruhi konektivitas internet. Padahal, koperasi modern yang diusung saat ini membutuhkan infrastruktur digital yang andal,” lanjutnya.
Ansyari juga mendorong adanya pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat desa agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan akuntabel, khususnya terkait tata kelola laporan keuangan yang transparan.
“Kuncinya adalah bergandengan tangan, berkolaborasi, dan meningkatkan kompetensi bersama. Harus ada pelatihan dan pendampingan, karena nanti akan ada keterbukaan dalam pengelolaan koperasi, termasuk laporan keuangan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
