SAMPIT – Dinas Pendidikan (Disdik) Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan bahwa iuran komite sekolah tidak boleh dipungut secara wajib.
Kepala Disdik Kotim, Muhammad Irfansyah, mengingatkan bahwa jika jumlah dan waktu pembayaran ditentukan, maka hal itu tidak lagi tergolong sumbangan, melainkan pungutan yang bisa mengarah pada pelanggaran hukum.
“Komite boleh menggalang dana, tapi harus murni sukarela, tidak ada ketentuan nominal maupun jadwal tetap,” kata Irfansyah, Senin 26 Mei 2025.
Ia merujuk pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, yang secara tegas melarang komite sekolah menarik pungutan kepada peserta didik atau wali murid. Irfansyah juga menyoroti dampak sosial dari praktik semacam ini yang dinilai membebani orang tua, terutama dari keluarga kurang mampu.
“Kalau ada sekolah atau komite yang melakukan pemungutan seperti ini, konsekuensinya bisa serius. Tidak hanya sanksi administratif, tapi juga bisa dibawa ke ranah hukum jika mengandung unsur pidana seperti pemerasan,” ujarnya.
Disdik Kotim mengaku telah menerima sejumlah laporan dugaan pungutan liar yang sedang diselidiki. Mulai dari kegiatan ekstrakurikuler, lelang barang hingga pelaksanaan acara perpisahan siswa, semuanya dinilai berpotensi menyalahi aturan jika membebani wali murid.
“Kami juga mengingatkan sekolah agar tidak melakukan pungutan saat penerimaan peserta didik baru. Semua biaya harus transparan dan tidak memberatkan,” tambah Irfansyah.
Disdik menganjurkan agar kegiatan sekolah yang membutuhkan dana, seperti perpisahan, bisa melibatkan dukungan pihak ketiga melalui CSR perusahaan. Namun, penggunaan dana dari luar tetap harus dilaporkan secara terbuka.
Dengan ketegasan ini, Disdik berharap praktik pungutan liar bisa ditekan agar semua anak bisa menikmati pendidikan tanpa kendala ekonomi. (nardi)
