PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Ruang Rapat Bajakah, Senin pagi, 26 Mei 2025.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, dan diikuti oleh para gubernur, bupati, wali kota, serta pejabat terkait dari seluruh Indonesia, baik secara daring maupun luring.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia mengingatkan agar seluruh kepala daerah terus mengawasi dinamika harga menjelang hari-hari besar keagamaan dan masa panen.
“Saya minta kepala daerah terus aktif dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang hari besar keagamaan di Indonesia dan musim panen,” ujar Tito.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakor, inflasi nasional pada April 2025 tercatat sebesar 1,95 persen secara tahunan (year-on-year/y-o-y), sedangkan inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) mencapai 1,17 persen.
Pemerintah pusat mengapresiasi daerah yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah dan mendorong daerah lainnya untuk terus mengoptimalkan berbagai langkah pengendalian, seperti operasi pasar, subsidi ongkos angkut, dan penggunaan anggaran belanja tidak terduga.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan I (TW I) Tahun 2025 mencapai 4,87 persen. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 8 persen pada akhir masa jabatannya di tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Provinsi Maluku Utara tercatat sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada TW I tahun ini, yakni 34,58 persen, disusul Papua Barat (25,53 persen) dan Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan sebesar 4,04 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, dalam paparannya menjelaskan bahwa selama Januari–Februari 2025 terjadi deflasi akibat diskon bagi pengguna PLN prabayar. Namun, pada Maret–April 2025 terjadi inflasi akibat momen Hari Raya dan normalisasi tarif PLN.
Inflasi year-on-date (y-o-d) per April 2025 tercatat sebesar 1,56 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2022, namun sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dan 2024.
Pudji menekankan pentingnya memperhatikan tren ini karena y-o-d menjadi indikator utama bagi proyeksi inflasi tahunan (y-o-y) di akhir tahun.
Dari sisi Indeks Perkembangan Harga (IPH), lima provinsi tercatat mengalami kenaikan IPH tertinggi, yaitu Papua Tengah, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya—didorong oleh naiknya harga komoditas seperti cabai rawit dan cabai merah.
Sementara itu, lima provinsi dengan IPH terendah adalah NTB, Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bangka Belitung. Penurunan IPH di wilayah-wilayah tersebut didorong oleh turunnya harga komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
(Sya'ban)
