PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmen untuk memperkuat layanan dasar dan perlindungan sosial sebagai prioritas utama dalam 100 hari pertama masa kerja Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
Hal itu disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam konferensi pers di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin sore, 2 Juni 2025.
Menurut Leonard, penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama dalam rangka membangun fondasi pembangunan yang berkeadilan.
“Arahan Gubernur dan Wakil Gubernur jelas, bahwa tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pangan,” ujarnya.
Dalam bidang pendidikan, Pemprov mengimplementasikan program “Kuliah Gratis Huma Betang, Satu Rumah Satu Sarjana”, yang telah menyasar 3.060 mahasiswa dari keluarga tidak mampu di seluruh Kalimantan Tengah. Bantuan diberikan melalui subsidi UKT di 32 perguruan tinggi.
Tak hanya itu, digitalisasi pendidikan juga digenjot dengan penyediaan 4.339 papan tulis interaktif, 874 set panel surya, dan 321 unit perangkat internet berbasis Starlink untuk sekolah-sekolah di wilayah terpencil. Program ini ditujukan untuk mempersempit kesenjangan pendidikan antarwilayah.
Di sektor kesehatan, Pemprov telah memberikan pemeriksaan gratis kepada lebih dari 18 ribu orang. Berbagai layanan spesialistik seperti operasi katarak, operasi bibir sumbing, layanan mamografi, dan USG kehamilan gratis juga telah dilakukan. Total 195 puskesmas turut dilibatkan dalam program ini.
Integrasi data kesehatan juga diperkuat melalui penyelarasan Kartu Huma Betang Sejahtera dengan basis data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik PBI maupun non-PBI. “Langkah ini penting untuk memastikan semua warga memiliki perlindungan kesehatan,” jelas Leonard.
Selain itu, layanan konsultasi daring dan pengaduan masyarakat dibuka untuk memastikan transparansi dan respons cepat terhadap keluhan kesehatan.
Melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, pemerintah mulai memetakan data calon penerima manfaat untuk program bantuan pangan murah dan subsidi kebutuhan dasar lainnya. Sebanyak 140 ribu paket sembako murah telah disalurkan ke 1.432 desa di seluruh provinsi.
Pada aspek ketahanan pangan, program Cetak Sawah Rakyat dengan target 85.740 hektare dimulai tahun ini. Dari jumlah tersebut, 6.703 hektare telah dibuka, sementara lebih dari 70 ribu hektare telah dalam proses kontrak.
Pemerintah juga membangun apartemen ayam berkapasitas 30 ribu ekor dan pengering gabah modern (vertical dryer) sebagai dukungan terhadap program Lumbung Pangan Nasional.
Pencegahan stunting menjadi isu krusial yang turut ditangani secara serius. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kalteng berhasil diturunkan sebesar 1,4 persen, dari 23,5 menjadi 22,1 persen. Target 2025 ditetapkan sebesar 20,6 persen.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rakor Stunting, mapping anggaran, pelibatan lintas sektor, dan kolaborasi dengan BKKBN dalam program Generasi Bebas Stunting (Genting).
“Pemerintah juga memberikan asupan gizi tambahan kepada 273 ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis,” sebut Leonard.
Di bidang perikanan, lebih dari 21 ribu pelaku usaha perikanan telah terdata sebagai calon penerima bantuan sosial dan subsidi. Pemprov juga mendistribusikan 2.275 kg ikan dengan harga subsidi Rp 10.000/kg sebagai bagian dari pengendalian inflasi.
Selain itu, 100 persen desa dan kelurahan (1.571) telah membentuk Koperasi Merah Putih untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis desa.
Leonard menegaskan bahwa program-program yang telah dijalankan dalam 100 hari pertama ini bukanlah proyek semata, melainkan bagian dari upaya menyiapkan fondasi pembangunan jangka panjang.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan dimulai dari bawah, dari kebutuhan dasar rakyat. Dan ini bukan pencitraan, tapi kebijakan afirmatif agar masyarakat benar-benar merasakan hadirnya negara,” tegasnya.
(Sya'ban)
