PALANGKA RAYA – Komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan dan perlindungan terhadap petani, nelayan, serta pembudi daya ikan di Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin diperkuat melalui kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.
Hal itu ditandai dengan disetujuinya dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di gedung DPRD Provinsi, Senin siang, 2 Juni 2025.
Dua regulasi tersebut adalah Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, serta Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, yang hadir mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran, menyatakan dukungan penuh terhadap kedua perda tersebut.
Menurutnya, kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membentuk regulasi ini menjadi bukti bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD atas inisiatifnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan daerah tidak hanya berasal dari pemerintah provinsi, tetapi merupakan hasil sinergi bersama demi kepentingan masyarakat,” ujar Edy dalam pidatonya.
Edy menambahkan, isu pangan merupakan persoalan strategis yang tidak bisa ditunda. Dalam konteks Kalteng, tantangan alih fungsi lahan dan ketidakpastian terhadap nasib pelaku sektor pertanian dan kelautan harus segera diatasi dengan kebijakan yang berpihak.
“Sudah saatnya kita menjamin hak pangan masyarakat melalui kebijakan yang menyeluruh, dari aspek lahan hingga pelaku. Kehadiran dua perda ini adalah bagian penting dari solusi itu,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa dalam visi misi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, perhatian terhadap petani dan nelayan menjadi salah satu agenda prioritas.
Hal ini sejalan dengan semangat Betang Makmur, yakni mewujudkan kesejahteraan berbasis penguatan sektor riil dan sumber daya lokal.
“Petani dan nelayan adalah tulang punggung ketahanan pangan daerah. Mereka bukan sekadar penerima kebijakan, tapi aktor utama pembangunan,” tegasnya.
(Sya'ban)
