PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menegaskan komitmen kuat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang bersinergi dengan kebutuhan daerah.
Dalam capaian 100 hari kerja pertama, pemerintahan ini fokus menyelaraskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan arah kebijakan pembangunan provinsi.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa Pemprov telah melaksanakan lima dari delapan program strategis nasional dalam Asta Cita, yaitu Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Cetak Sawah Rakyat, dan Penanganan Stunting.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak berjalan sendiri. Kami bergerak seiring dengan kebijakan nasional. Sinergi ini adalah kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Leonard dalam konferensi pers 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur di Istana Isen Mulang, Senin sore, 2 Juni 2025,
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di Palangka Raya, sebagai bagian dari prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar. Begitu pula dengan Sekolah Rakyat yang diusulkan ke Kementerian Sosial RI, menyasar pendidikan alternatif bagi masyarakat marginal.
Sementara itu, program Koperasi Merah Putih, hasil kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi, telah terbentuk di seluruh desa/kelurahan se-Kalteng.
“Per 31 Mei 2025, pembentukan koperasi telah mencapai 100 persen di 1.571 desa dan kelurahan,” katanya.
Sejalan dengan penataan program, Pemprov Kalteng juga mencatat capaian signifikan dalam efisiensi anggaran. Melalui rasionalisasi belanja yang tidak prioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan pengadaan non-esensial, Pemprov berhasil menghemat anggaran sebesar Rp272,3 miliar atau 162,71 persen dari target efisiensi awal.
“Ini bukan sekadar penghematan, tapi langkah konkret agar setiap rupiah APBD tepat sasaran, berorientasi pada manfaat langsung untuk masyarakat,” jelas Leonard.
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemprov Kalteng juga melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah. Langkah ini diawali dengan pelantikan 13 pejabat pimpinan tinggi pratama pada 9 Mei 2025.
Tujuannya agar organisasi birokrasi lebih gesit, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Dalam bidang infrastruktur, penanganan ruas jalan Palangka Raya–Kuala Kurun sepanjang 152 km kini telah rampung dan fungsional 100 persen.
“Setelah penanganan, waktu tempuh hanya 2,5 jam, dari sebelumnya 4 jam. Ini bukti bahwa pembangunan daerah mendukung konektivitas wilayah yang dicanangkan pusat,” ungkap Leonard.
Sementara untuk mendukung transformasi digital dan elektrifikasi desa, pemerintah berhasil memenuhi layanan listrik dasar hingga 98,73 persen desa/kelurahan dan membuka akses internet di 50 desa terpencil.
Kalteng juga bergerak di lini ketahanan pangan, salah satunya lewat program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dengan target 85.740 hektare pada 2025.
Saat ini telah terkontrak lebih dari 70.000 hektare, serta telah dibangun infrastruktur penunjang seperti vertical dryer, smart greenhouse, dan apartemen ayam kapasitas 30.000 ekor. Program ini menjadi bagian dari dukungan Kalteng terhadap Lumbung Pangan Nasional.
Leonard menekankan, 100 hari ini bukan hanya tentang pencapaian cepat, tetapi membangun fondasi kokoh untuk lima tahun ke depan.
“Kunci keberhasilan kami adalah sinkronisasi vertikal-horisontal: antara pusat-daerah, antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal dan mendukung agenda pembangunan yang telah disusun bersama.
“Karena visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng adalah membangun Kalimantan Tengah yang sejahtera, adil, dan berdaya saing tinggi,” pungkas Leonard.
(Sya'ban)
