PALANGKA RAYA – Dalam 100 hari pertama masa kerja Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Pemerintah (Pemprov) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menginisiasi pendirian Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pendidikan inklusif yang berpihak pada masyarakat rentan, kelompok adat, dan warga kurang mampu.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa pengusulan pembentukan Sekolah Rakyat di tingkat provinsi dan sembilan kabupaten telah diajukan ke Kementerian Sosial RI sebagai bentuk kolaborasi pemerintah daerah dan pusat dalam menjangkau layanan pendidikan dasar yang lebih luas.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan fisik. Ini adalah pendekatan baru yang memberdayakan komunitas lokal, terutama di daerah pedalaman, untuk mengelola pendidikan secara gotong royong dan sesuai dengan kearifan lokal,” ungkap Leonard dalam konferensi pers capaian 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng di Istana Isen Mulang, Senin, 2 Juni 2025.
Leonard menambahkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi bagi anak-anak di wilayah yang belum terjangkau sekolah formal, seperti kawasan perbatasan, daerah aliran sungai (DAS), hingga komunitas-komunitas adat yang masih mempertahankan pola hidup tradisional.
“Fokusnya adalah pada fleksibilitas kurikulum dan peran aktif masyarakat. Guru bisa berasal dari warga setempat yang mendapatkan pelatihan, dan metode belajar disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti pendidikan berbasis lingkungan, budaya, dan keterampilan hidup,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan yang mengedepankan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan rakyat kecil.
Pemprov Kalteng telah menyampaikan proposal resmi ke Kementerian Sosial RI untuk mendorong penguatan Sekolah Rakyat sebagai program nasional berbasis daerah. Jika disetujui, program ini akan menjadi model bagi provinsi lain yang memiliki tantangan geografis dan sosial serupa.
Sekolah Rakyat juga disiapkan untuk mendukung implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera, yang salah satu manfaatnya adalah subsidi biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Dengan begitu, anak-anak dari keluarga penerima manfaat tidak hanya mendapat bantuan finansial, tetapi juga akses langsung ke layanan pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
“Ini bagian dari komitmen Kalteng untuk mewujudkan satu rumah satu sarjana, terutama di desa dan wilayah adat,” ujar Leonard.
Pemprov Kalteng menekankan bahwa Sekolah Rakyat akan dibangun sebagai ruang pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan kecakapan hidup. Tak hanya soal membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga menanamkan nilai gotong royong, kemandirian, dan cinta terhadap budaya lokal.
“Kita ingin menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga tangguh menghadapi tantangan masa depan. Sekolah Rakyat adalah jawaban dari kebutuhan riil masyarakat kita,” pungkas Leonard.
(Sya'ban)
