SAMPIT – Pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) dari Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan di Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi sorotan tajam.
Praktisi jasa kepelabuhanan Kalteng, Rudy Irwandy, menilai langkah ini sebagai bentuk keseriusan aparat dalam menelisik dugaan penyimpangan yang selama ini mencuat di pelabuhan agar terang benderang.
Rudy mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap pejabat dari instansi vertikal seperti KSOP, pihak Pelindo, para pengusaha pelabuhan, hingga pegawai Dinas Perhubungan Kotim bukanlah perkara biasa.
Bahkan kabarnya sudah ada penggeledahan di salah satu kantor yang diduga berkaitan dengan aktivitas pelabuhan, itu menandakan bahwa Polda Kalteng sedang mencari bukti kuat terkait adanya dugaan pelanggaran hukum.
“Ini momentum penting bagi aparat penegak hukum untuk mengurai carut-marut pengelolaan pelabuhan selama ini. Banyak hal yang harus dibuka ke publik, termasuk kejelasan status Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengelola Dermaga Habaring Hurung,” tegas Rudy, Rabu 11 Juni 2025.
Ia juga menyoroti lemahnya manajemen kepelabuhanan di Kotim, serta adanya wacana pemindahan aktivitas pelabuhan ke lokasi lain seperti Bagendang atau Pelangsian.
Menurut Rudy, sebelum itu dilakukan, harus ada transparansi menyeluruh terkait pengelolaan pelabuhan yang sekarang agar tidak meninggalkan masalah hukum yang bisa membebani ke depan.
“Kasus ini harus diungkap secara terang benderang, apakah ada unsur korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pidana lainnya. Jika memang ada indikasi itu, aparat harus berani menindak. Jangan sampai kasus ini menguap seperti angin lalu,” ujarnya.
Rudy juga mengajak masyarakat untuk mengawal proses hukum ini, karena baru kali ini aparat masuk secara serius ke ranah pengelolaan pelabuhan di Kotim.
“Kita harus dukung agar Polda Kalteng bisa bekerja maksimal tanpa tekanan dari pihak mana pun. Ini demi kepentingan bersama, dan demi masa depan pelabuhan yang lebih profesional dan bersih,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya aparat penegak hukum (APH) diam-diam ternyata tengah membidik masalah besar yang selama ini kerap jadi sorotan yakni soal pelabuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah.
Bahkan kabarnya, sejumlah instansi terkait hingga pengusaha sektor pelabuhan di Kabupaten Kotim sudah diperiksa sejak beberapa hari lalu.
“Kami sudah diperiksa beberapa jam pada beberapa hari yang lalu, banyak yang mereka tanyakan. Soal tongkang, tugboat hingga kegiatan pelabuhan,” kata salah satu sumber kepada beritasampit.com, Selasa 10 Juni 2025.
(Nardi)
