PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimatan Tengah (OJK Kalteng) menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Provinsi Kalimantan Tengah tetap terjaga di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz mengatakan, dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi daerah, OJK Kalteng senantiasa memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui berbagai inisiatif strategis.
“Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya, Jumat 13 Juni 2025.
Selain itu, OJK Kalteng secara konsisten terus mendorong upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Kegiatan ini dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan guna mewujudkan akses keuangan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Adapun untuk perkembangan Sektor Bank Umum pada posisi April 2025, kinerja Bank Umum di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan posisi bulan April 2024.
“Hal tersebut dapat di lihat pada indikator sebagai berikut:
• Aset Bank Umum meningkat 14,46 persen yoy atau Rp11,30 triliun dari Rp78,09 triliun menjadi sebesar Rp89,38 triliun,” lanjutnya.
Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 14,39 persen yoy atau sebesar Rp6,19 triliun dari Rp43,03 triliun menjadi sebesar Rp49,22 triliun.
“Kredit/Pembiayaan meningkat 9,95 persen yoy atau Rp4,60 triliun dari Rp46,26 triliun menjadi Rp50,87 triliun, dengan tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) masih terjaga berada di bawah 5 persen, yakni sebesar 1,96 persen,” lanjutnya.
Jenis kredit pada posisi April 2025 masih di dominasi oleh kredit konsumtif Rp19,88 triliun atau 39,08 persen dari total kredit, diikuti dengan kredit modal kerja Rp17,48 triliun atau 34,37 persen dari total kredit, kemudian kredit investasi Rp13,50 triliun atau sebesar 26,54 persen dari total kredit.
“Berikut lima sektor ekonomi yang menggunakan fasilitas kredit terbesar, yaitu: Pertanian, perburuan, dan kehutanan, Rp14,99 triliun atau 29,48 persen dari total kredit dengan NPL 0,79 persen,” tuturnya.
Pemilikan peralatan rumah tangga lainnya (termasuk pinjaman multiguna), Rp13,99 triliun atau 27,50 persen dari total kredit dengan NPL 1,44 persen.
“Perdagangan besar dan eceran, Rp9,50 triliun atau 18,67 persen dari total kredit dengan NPL 2,93 persen. Pemilikan rumah tinggal, Rp5,51 triliun atau 10,83 persen dari total kredit dengan NPL 2,65 persen,” urainya.
Industri pengolahan, Rp1,10 triliun atau 2,17 persen dari total kredit dengan NPL 3,77 persen.
Berdasarkan jenis usaha, penyaluran kredit pada bank umum masih didominasi oleh kredit non-UMKM, yaitu Rp32,04 triliun atau 62,99 persen dari total penyaluran kredit, di ikuti oleh kredit mikro, kecil dan menengah.
“Adapun 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan penyaluran kredit terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kapuas,” ungkapnya.(yud)
