KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan mengambil langkah strategis membangun sinergi dengan dunia usaha lewat kegiatan Coffee Morning bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Perusahaan (FKBP), Senin 16 Juni 2025, di Rumah Jabatan Bupati.
Acara ini bukan sekadar temu santai. Di balik suasana hangat, terjalin komitmen bersama untuk merumuskan nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, demi mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Katingan.
Turut hadir Bupati Katingan Saiful bersama Wakil Bupati Firdaus, unsur Forkopimda, Wakil Ketua I DPRD Katingan Nanang Suriansyah, jajaran OPD, camat se-Katingan, serta sejumlah pimpinan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Saiful menegaskan pentingnya membangun Katingan secara kolaboratif. Ia menekankan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan bukan hanya kebutuhan fisik, melainkan tulang punggung ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
“Kita perlu memahami bahwa sebagai dampak dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pengeluaran APBN dan APBD untuk tahun anggaran 2025, kapasitas fiskal daerah sangat terbatas untuk menjangkau semua daerah dan memenuhi semua kebutuhan pembangunan secara mandiri,” ujar Saiful.
Ia juga menekankan bahwa kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan dunia usaha sangat penting dan relevan, terutama dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CAR) sebagai yang dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan.
“Kami mengundang semua pelaku usaha di Kabupaten Katingan, khususnya pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), izin usaha pertambangan (IUP) untuk mineral logam, non-logam, dan batubara, serta perkebunan swasta besar (PBS) untuk membangun nota kesepahaman, terutama untuk pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa bagian ini saat ini cukup parah rusaknya, bahkan beberapa jembatan telah runtuh dan tidak dapat digunakan lagi oleh masyarakat. Kondisi ini tentu merupakan tanggung jawab moral kita bersama untuk segera memperbaikinya demi kepentingan masyarakat.
“Mari kita bangun kesepakatan baru, selaraskan kepentingan bersama dan siapkan langkah konkret yang dapat kita wujudkan dalam bentuk kerjasama yang adil dan berkelanjutan,” tutupnya.
(Bitro)
