PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) harus melakukan evaluasi terhadap atribut atau seragam yang digunakan agar tidak menyerupai seragam TNI maupun Polri.
“Terkait dengan larangan dan itu sudah ada aturannya dan kita harus dukung. Tentunya juga jangan sampai seolah-olah keberadaan ormas sama seperti TNI Polri, menurut saya itu nggak bagus,” kata Bambang, Selasa, 17 Juni 2025.
Legislator PDI-P ini menilai, hal tersebut perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pimpinan ormas agar melakukan evaluasi terhadap seragam yang digunakan.
“Apalagi berkaitan dengan pemerintahan, tentunya menjadi evaluasi bersama bagi petinggi-petinggi ormas untuk mereviu kembali mengenai baju-baju organisasi mereka,” tegasnya.
Menurut Bambang, aturan yang berlaku harus ditaati agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah ormas memiliki kedudukan yang sama dengan TNI maupun Polri.
“Pada prinsipnya kita dukung imbauan ataupun larangan dari Menteri Dalam Negeri. Tentunya itu, ormas harus mereviu kembali tata cara adat budaya dan tidak melupakan karakteristik lokalnya, kebudayaan lokalnya, di mana tempat irmas itu berada,” jelasnya.
Bambang juga meminta agar masing-masing ormas meninjau kembali penggunaan seragamnya agar tidak menyerupai instansi resmi pemerintah.
Selain itu, ia mendorong pemerintah kabupaten/kita dan provinsi melakukan pembinaan terhadap ormas agar tidak hanya sekadar tertib soal atribut, tapi juga dalam aktivitas sosial di masyarakat.
“Karena jangan sampai juga bukan hanya masalah pakaian atribut yang digunakan, tapi juga mengenai pendampingan kepada masyarakat jangan sampai lepas kontrol dari pemerintah maupun dan TNI Polri. Kalau lepas kontrol, mereka bisa salah jalan, salah arah,” pungkasnya.
(Syauqi)
