SAMPIT – Kasus dugaan tindak pidana korupsi di sektor pelabuhan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terus menjadi sorotan Polda Kalimantan Tengah (Kalteng). Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim, Raihansyah, membenarkan bahwa sejumlah pejabat dari instansinya telah dimintai keterangan oleh penyidik.
“Dishub ada dimintai keterangan oleh Polda pada tanggal 28 Mei 2025, tujuannya Kadisbub, dan yang ditugaskan adalah Kabid Sapras dan Kepala UPT Dermaga,” ungkap Raihansyah, Selasa 17 Juni 2025.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan aset-aset dermaga yang menjadi milik Pemerintah Daerah. Namun tidak diketahui secara rinci materi pemeriksaan karena yang menangani langsung adalah bidang teknis terkait.
“Berkaitan dengan aset-aset dermaga yang di miliki Pemda,” ujarnya.
Diketahui bahwa pelabuhan di Kotim terdiri dari Pelabuhan Pelindo di Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, dan pelabuhan penumpang di Kota Sampit. Selain itu ada juga Pelabuhan Habaring Hurung dan Dermaga Pelangsian yang merupakan milik pemerintah daerah.
Diberitakan sebelumnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) kini sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan jasa pelabuhan Sampit Kotim.
Sejumlah pihak telah diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik dalam upaya mengungkap aktor-aktor di balik kasus ini.
“Ada beberapa orang yang sudah dilakukan penyelidikan, tapi karena ini berkaitan dengan korupsi kami koordinasi dulu di DitTipikor,” kata Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, Senin, 16 Juni 2025.
Erlan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan penindakan terhadap kasus tersebut.
Bupati Kotim, Halikinnor sebelumnya juga menyatakan dukungan terhadap upaya penyelidikan oleh aparat kepolisian.
Ia menyebut langkah Polda Kalimantan Tengah dalam menelusuri penyimpangan sebagai hal wajar, terlebih jika memang ada laporan dari masyarakat.
“Itu biasa aja, karena memang ada laporan baik yang segala macam di bawah jembatan assist (tugboat tongkang), informasinya ada yang memungut dan segala macam,” kata Halikinnor kepada wartawan, Sabtu 14 Juni 2025.
Menurutnya, jika adanya kesalahan atau penyimpangan, tentu akan ditindak oleh aparat penegak hukum.
“Bagus saja aparat turun, supaya ketahuan jika ada permainan pelabuhan bisa diselesaikan,” ujarnya.
(Nardi)
