KASONGAN – Wakil Bupati Firdaus menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Katingan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. penyampaian jawaban sidang paripurna ke 6 masa persidangan III tahun sidang yang digelar di Gedung DPRD Katingan, Selasa 1 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Firdaus menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD yang telah menerima dan menanggapi pengantar Raperda tersebut secara konstruktif. Ia menilai hal ini sebagai bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam merancang arah pembangunan Katingan lima tahun mendatang.
“Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat dan seluruh fraksi atas pandangan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga pembahasan selanjutnya berjalan lancar hingga menghasilkan kesepakatan bersama,” ujar Firdaus.
Jawaban Pemerintah Kabupaten Katingan diawali dengan tanggapan terhadap Fraksi PDI Perjuangan. Firdaus menyambut baik apresiasi yang diberikan fraksi tersebut terhadap struktur dokumen perencanaan dan visi pembangunan daerah.
Pemerintah daerah, lanjutnya, sepakat bahwa strategi pembangunan harus didasarkan pada grand strategy yang realistis, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Terkait partisipasi publik, Pemkab Katingan menegaskan komitmennya untuk memperkuat mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan forum konsultasi publik, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses perencanaan.
Fraksi Partai Golkar juga menyatakan dukungannya terhadap Raperda RPJMD. Pemerintah mengapresiasi sikap fraksi tersebut dan menegaskan bahwa RPJMD telah memuat tujuh misi utama sebagai turunan dari visi “Mewujudkan Kabupaten Katingan yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berakhlak Mulia.”
Terhadap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pemkab Katingan menyatakan penghargaan atas kesediaan fraksi tersebut untuk membahas Raperda lebih lanjut. Semangat kolaboratif yang ditunjukkan fraksi PKB dinilai menjadi fondasi penting dalam proses pembangunan ke depan.
Adapun terhadap Fraksi Partai Gerindra, Firdaus merespons tujuh catatan yang disampaikan, termasuk soal konsistensi visi-misi, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, pendidikan, kesehatan, pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta mitigasi bencana. Semua catatan tersebut, menurutnya, telah menjadi bagian integral dari dokumen RPJMD yang disusun.
Fraksi Partai Nasdem juga memberikan dukungan penuh terhadap pembahasan Raperda. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa RPJMD telah disusun dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJMN, guna memastikan sinkronisasi lintas tingkat pemerintahan.
Firdaus menekankan bahwa seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan penting dalam tahap pembahasan selanjutnya. Pemerintah berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran serta mengevaluasi kinerja pembangunan secara berkala.
Raperda RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dirancang sebagai dokumen strategis yang menjadi pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen ini mencakup kebijakan lintas sektor, indikator kinerja utama, dan pendekatan partisipatif berbasis potensi wilayah.
“Dengan penyampaian jawaban ini, Pemkab Katingan berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif, hingga menghasilkan dokumen akhir yang aspiratif, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” pungkasnya.
(Bitro)
