KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan, menggelar rapat koordinasi terkait mekanisme persetujuan lokasi, tata kelola, pelibatan, dan perjanjian kerja sama untuk kegiatan perdagangan karbon di sektor kehutanan, Senin 7 Juli 2025.
Rapat tersebut berlangsung di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Katingan dan dihadiri oleh Bupati Katingan Saiful, Wakil Bupati Firdaus, Wakil Ketua II DPRD Wiwin Susanto, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
Dalam sambutannya, Bupati Saiful menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan perdagangan karbon. Ia menyebut bahwa pengelolaan karbon harus mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal.
“Potensi karbon di kawasan gambut dan mangrove di Katingan cukup besar. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara bijak, sesuai dengan regulasi, dan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,” ujar Saiful.
Saiful menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen mendorong investasi berbasis lingkungan, termasuk perdagangan karbon, dengan prinsip tata kelola yang baik dan keterlibatan aktif masyarakat setempat.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah strategis untuk menyatukan pemahaman antar pihak terkait, khususnya dalam hal pelibatan entitas swasta, proses persetujuan lokasi, serta penyusunan perjanjian kerja sama yang mengacu pada regulasi nasional dan daerah.
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, Yobie Sandra perdagangan karbon di wilayah tersebut akan difokuskan pada kawasan gambut, mangrove di luar kawasan hutan, serta Taman Hutan Raya yang memiliki potensi cadangan karbon cukup signifikan.
“Upaya ini dinilai sejalan dengan agenda pengendalian perubahan iklim, sekaligus membuka peluang kerja sama pembangunan rendah emisi di tingkat daerah. Pemerintah daerah juga menilai perdagangan karbon sebagai peluang ekonomi baru yang berwawasan lingkungan,” ucapnya.
Dengan pelaksanaan rapat ini, Pemkab Katingan berharap dapat menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan perdagangan karbon berbasis ekosistem gambut dan mangrove secara berkelanjutan di Indonesia.
(Bitro)
